HUT KE-69: PRAJURIT KOPASKHAS HARUS TINGKATKAN PROFESIONALITAS DAN MEMBENAHI DIRI – Poskota.co

HUT KE-69: PRAJURIT KOPASKHAS HARUS TINGKATKAN PROFESIONALITAS DAN MEMBENAHI DIRI

POSKOTA.CO – Korps Pasukan Khas (Paskhas) TNI Angkatan Udara (AU) atau yang dikenal dengan Pasukan Baret Jingga menggelar Upacara Peringatan HUT Ke-69 Kopaskhas TNI AU di Mako Wing I Kopaskhas Jakarta, Senin (17/10).

Dalam upacara yang diikuti ratusan prajurit Paskhas TNI AU dengan mengenakan pakaian tempur lengkap itu, Komandan Paskhas Marsda TNI Adrian Wattimena, melalui amanat yang dibacakan Komandan Wing I Paskhas Kolonel Pas Roy Bait, menginstruksikan agar seluruh prajurit Paskhas dapat berperilaku sesuai protab yang berlaku.

“Prajurit Paskhas dalam berbuat dan bertindak harus senantiasa mengutamakan prosedur, sesuai protab yang diberlakukan agar sorotan negatif terhadap tindakan prajurit tidak menjadi salah kaprah bagi masyarakat, khususnya media massa,” ujar Komandan Paskhas Marsda TNI Adrian Wattimena melalui amanat yang dibacakan Komandan Wing I Paskhas Kolonel Pas Roy Bait.

Marsda Adrian menekankan, saat ini media massa dan media sosial bukan lagi instrumen asing di tengah kehidupan masyarakat. Adrian mengatakan, saat ini miliaran manusia tidak bisa terlepas dari interaksi media massa.

Oleh karena itu, menurut Adrian, setiap prajurit Paskhas TNI AU harus dapat senantiasa menjaga perilakunya.

Marsda Adrian juga menekankan, usia ke-69 tahun Paskhas TNI AU harus dijawab seluruh prajurit dengan senantiasa meningkatkan profesionalitas dan terus membenahi diri guna menjaga kesiapsediaan semua unsur yang ada.

“Korps Paskhas sebagai satuan yang dirancang melaksanakan tugas-tugas khusus dan strategis dituntut selalu meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi setiap kemungkinan ancaman. Seluruh prajurit harus selalu tampil dalam mendukung keutuhan NKRI,” pungkas Adrian. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara