POLSEK TAMBORA GELAR ‘PATROLI SKALA SEDANG’ ANTISIPASI GANGGUAN KAMTIBMAS – Poskota.co

POLSEK TAMBORA GELAR ‘PATROLI SKALA SEDANG’ ANTISIPASI GANGGUAN KAMTIBMAS

POSKOTA.CO – Guna mengantisipasi kerawanan kamtibmas yang marak terjadi di wilayah hukumnya, Kapolsek Tambora Polrestro Jakarta Barat Kompol M Syafi’i SIK beserta jajaran menggelar patroli skala sedang, dan dilanjutkan dengan menempati Pos Gerakan Masyarakat Anti Tawuran (GMAT), salah satunya di Jl Pangeran Tubagus Angke, Minggu (28/5) dinihari.

Dalam giat patroli skala sedang tersebut, Bhabinkamtibmas Kelurahan Angke Aiptu Cecep Supriadi bersama jajaran personel Polsek Tambora dan Citra Bhayangkara tak lupa menyambangi warga yang sedang kongko dan anggota linmas yang sedang melakukan pengamanan wilayah.

Pada kesempatan dialog tersebut, Aiptu Cecep Supriadi didampingi personel anggota Citra Bhayangkara itu tak lupa menyampaikan pesan moral kepada warga agar selalu waspada dan berhati-hati terhadap pelaku kejahatan yang selalu mengintai seperti pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) serta gesekan di masyarakat dan gangguan kamtibmas lainnya.

Ia menambahkan, banyaknya perparkiran liar baik di dalam pemukiman maupun di jalan besar memungkinkan pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan korbannya, maka dari itu jika ada gangguan kamtibmas atau hal-hal yang mencurigakan segera melaporkan ke Binmas atau hotline Polsek Tambora dengan nomor 087 700 700 900. “Silakan lapor, kami siap membantu warga,” ucap Binmas Kelurahan Angke Polsek Tambora Aiptu Cecep Supriadi. (*/hariri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.