POLRES JAKBAR GELAR TABLIG AKBAR DI MASJID NURUL ISLAM FATAHILLAH ROA MALAKA TAMBORA – Poskota.co

POLRES JAKBAR GELAR TABLIG AKBAR DI MASJID NURUL ISLAM FATAHILLAH ROA MALAKA TAMBORA

Tablig akbar Polsek Tambora-1

POSKOTA.CO – Dengan tema “Mengejar Keajaiban Allah” kegiatan tablig akbar yang digelar Unit Binmas Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat usai melaksanakan ibadah salat Isya, bertempat di Masjid Nurul Islam Fatahillah, Jl Tiang Bendera II No 124 RT 001/003 Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin (3/4) malam.

Hadir dalam acara tersebut, Kasat Bimas Jakarta Barat AKBP Lilik Hariati SH, MH, Kapolsek Tambora Komisaris Polisi M Syafi’i SH, SIK, MH, Kapolsek Tanjung Duren Komisaris Polisi Zaki Alkazar Nasution SH, SIK, Danramil Tambora Kapten Sukma, Wadanramil Pelda Nurdi, Ketua DKM Masjid Nurul Islam Fatahillah Ustaz H Zainal Abidin, Sekcam Tambora H Naman Setiawan, Lurah Roa Malaka Simon Arfandi, Lurah Duri Utara Deny Saputra, Lurah Jembatan Besi Agus Mulyadi, Ketua Forsima KH Oo Aburrahman Mahmud MA. Dengan penceramah ustaz kembar Aldi dan Alwi dan Ustaz Amirul Sanjayadin al Bantani.

Hadir pula pada kesempatan itu para Kanit Kapolsubsektor dan seluruh Bhabinkamtibmas jajaran Polsek Tambora dan jajaran Bimas Polsek Tanjung Duren berikut Kanit Binmas dan para Bhabinkamtibmas dan beberapa tokoh agama Kecamatan Tambora dan Tanjung Duren.

Acara siraman rohani diawali dengan salawatan oleh remaja masjid, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, ceramah agama, doa dan penutup.

Salawatan sebelum acara siraman rohani, yang dibawakan oleh Remaja Masjid Nurul Islam Fatahillah, Jl Tiang Bendera II No 124 RT 001/003 Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin (3/4) malam.
Salawatan sebelum acara siraman rohani, yang dibawakan oleh Remaja Masjid Nurul Islam Fatahillah, Jl Tiang Bendera II No 124 RT 001/003 Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin (3/4) malam.

Dalam sambutannya, Kapolsek Tambora mengharapkan, dengan adanya tablig akbar ini dapat meningkatkan ukhuwah islamiyah menjalin silaturahmi persaudaraan dan nilai-nilai keimanan dalam melandasi peran serta masyarakat dalam menjaga kamtibmas.

Ustaz Zaenal Abidin selaku ketua DKM Nurul Islam Fatahillah dalam sambutannya mengharapkan kerja sama antara ulama dan umara terus di pupuk untuk mencapai sebuah suasana negara yang baldatun thoyyibatun warrabbun ghafur.

Dalam acara inti, hikmah Isra Miraj dan nilai-nilai salat merupakan materi yang dibawakan oleh Ustaz Alwi dan Ustaz Aladi atau biasa disapa ustaz kembar, sedangkan Ustaz Amirul Sanjayadin al Bantani sebagai penceramah inti menjelaskan, peningkatan nilai-nilai tauhid dalam rangka membentuk keimanan menuju kesempurnaan.

Sementara itu sekitar pukul 23.30 kegiatan acara tablig akbar selesai, ditutup dengan doa bersama yang dibimbing Ketua Forsima KH Oo Abdurrahman Mahmud, suasana malam itu tampak tertib, lancar, dan khidmat. (*/hariri/johan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.