ONE STOP SERVICE MUNGKINKAH? – Poskota.co

ONE STOP SERVICE MUNGKINKAH?

Brigjen Crisnanda Dwi Laksana

PELAYANAN publik merupakan cermin dari peradaban suatu bangsa? Mungkin terlalu lebay. Pelayanan publik refleksi profesionalisme aparatur negara dan wujud kecintaan serta kebanggaanya di dalam membangun peradaban bangsanya. Mungkin ini sedikit lebih mudah dilihat dirasakan oleh publik. Tatkala pelayanan publik ini menjadi sesuatu yangmembanggakan menjadi core dan ikon suatu institusi tentu akan dilakukan dengan prima dan tulus hati. Namun sebaliknya tatkala pelayanan publik menjadi ajang penyimpangan perebutan kewenangan bahkan kesewenang-wenangan, sebenarnya tinggal menunggu saja kapan ini meledaknya.

Pelayanan publik dapat dikategorikan sebagai berikut:

  1. Pelayanan administrasi yaitu pelayanan yang diberikan kepada publik untuk dapat memanfaatkan administrasi baik untuk perizinan, pengkajian, pengawasan, pertanggungjawaban, bahkan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas baik dari pemerintah maupun sektor bisnis.
  2. Pelayanan hukum, ini merupakan bagian untuk adanya kepastian bagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya kepastian. Pelayanan hukum ini akan memberikan jaminan dari berbagai hal yang bisa menjadi penuh ketidakpastian, juga memberikan solusi secara beradab mampu mencegah bila terjadi penyimpangan-penyimpangan. Selain itu juga mencerdaskan kehidupan bangsa hukum dan penegakannya dilakukan untuk melindungi mengayomi dan melayani masyarakat, korban, juga para pencari keadilan.
  3. Pelayanan keamanan dan keselamatan. Kedua hal ini saling terkait ini akan berkaitan dengan sistem-sistem operasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keamanan dan keselamatan merupakan suatu jaminan yang diberikan untuk memprediksi, mengantisipasi dan memberi solusi dalam kondisi normal maupun kontijensi.
  4. Pelayanan informasi. Di era digital informasi merupakan suatu sumber kekuatan bagi masyarakatnya. Sehingga kecepatan, keakurasiannya, kemudahan mengaksesnya pun menjadi standar keunggulannya.
  5. Pelayanan kemanusiaan, merupakan pelayanan sosial agar keteraturan keharmonian dalam kehidupan sosial dapat berjalan dengan sebagaim semestinya. Pelayanan kemanusiaan sebagai suatu standar prima bagaimana segala sesuatu hal dapat dilakukan secara cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah mengaksesnya.

Pelayanan publik bisa dikatakan dilayani oleh berbagai institusi. Berbagai spirit menggelorakan untuk sinergi dan berintegrasi, namun faktanya cara-cara konvensional, manual dan parsial terus saja dilakukan. Mengapa demikian terus terjadi? Bisa saja kelompok confort zone, kelompok-kelompok status quo mempertahankan kemapanannya dan kenyamanannya. Enggan untuk melakukan perubahan, atau malah takut kehilangan hak-hak istimewa-istimewanya? Bisa saja demikian. Namun tatkala core dari pelayanan publik adalah untuk mengangkat harkat manusia dan citra bangsa, maka cara-cara konvensional, parsial dan manual akan diperbaharui dengan sistem-sistem online.

Saatnya kita mengatakan akhir dari sistem birokrasi tidak rasional yang sarat dengan pendekatan-pendekatan personal. Sehingga sulit mengukur standar profesionalismenya baik di dalam birokrasi maupun di dalam masyarakat. Membangun birokrasi yang rasional diperlukan suatu political will yang kuat. Tentu didukung para mitra sebagai bagian dari soft power-nya. Para aparatur negara tanpa dukungan dari luar sulit rasanya memperbaiki birokrasinya. Orang-orang di dalam bisa saja menjadi tempered radical yang berpikir out of the box atau keluar dari mainstream yang ada. Namun jebakan-jebakan labirin birokrasi begiturumit dan bisa-bisa membuat orang-orang baik atau yang ingin mewaraskan birokrasi terjebak dan dikorbankan.

Dengan kemajuan teknologi, kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam membangun pelayanan dalam one stop service akan semakin mudah dan banyak efisiensi yang bisa dilakukan termasuk menangkal penyimpangan-penyimpangan. Pelayanan-pelayanan publik sekarang ini secara ekstrem saya analogikan seperti pejagalan/tempat pemotongan hewan. Pemotongannya dari ekor. Tatkala dipotong di ekornya rasa sakit akan membuat yang potong berteriak, dan yang memotong pun menghilang dengan potongannya. Demikian selanjutnya memotong kakinya sama juga yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Rasa sakit dan penyiksaan inilah yang disukai kaum-kaum mapan dan nyaman. Tatkala di-online-kan maka sistem-sistem yang di-online-kan secara elektronik melalui back office aplication dan network-nya, maka masyarakat cukup datang ke suatu tempat atau secara online untuk mendapatkan sistem-sistem pelayanan yang dibutuhkan. Yang bisa dikerjakan dengan sistem mengapa harus dilakukan manusia? Pertanyaannya kalau semua online apa gunanya sumber-sumber daya manusia? Ini pertanyaan konyol, namun sering menjadi pembenar untuk berjayanya status quo. SDM ini aset utama bangsa kehebatan manusia ini ada pada pemikirannya, hati nuraninya dan ototnya atau tenaganya. Gerakan-gerakan menuju one stop service dikakukan pada back office melalui aplikasi-aplikasi elektronik yang terhubung satu dengan lainnya. Para pekerja/SDM-nya tentu akan menjadi penghubung, menjembatani untuk adanya solusi-solusi yang profesional, cerdas, bermoral dan modern.

Meningkatnya harkat dan martabat para aparatur negara tatkala birokrasi mampu membangun sistem-sistem pelayanan dalam one gate service dalam sistem-sistem online melalui aplikasi-aplikasi elektronik yang mampu memberikan pelayanan-pelayanan tersebut secara prima. Yang cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.