MAYJEN AINURRAHMAN RESMI MENJABAT PANGDIVIF I KOSTRAD – Poskota.co

MAYJEN AINURRAHMAN RESMI MENJABAT PANGDIVIF I KOSTRAD

POSKOTA.CO – Serah terima jabatan Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) I Kostrad berlangsung di Lapangan Makostrad Divisi Infanteri 1 Cilodong, Depok, Jawa Barat, Kamis (15/6) sore. Upacara sertijab tersebut dipimpin Panglima Kostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Kini Pangdivif 1 Kostrad resmi dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Ainurrahman yang sebelumnya menjabat kepala Staf Divisi Infanteri II Kostrad. Sementara Mayjen TNI AM Putranto yang sebelumnya menjabat Pangdivif I Kostrad, kini menjabat sebagai Pangdam II/Sriwijaya.

Dalam pidato serah terima jabatan (sertijab) Pangdivif I Kostrad ini, Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi mengatakan, pergantian pimpinan harus dimaknai sebagai kebutuhan dalam memajukan organisasi, termasuk di kalangan militer.

Dalam kesempatan ini, Pangkostrad juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pejabat sebelumnya yang dianggap memiliki dedikasi dan semangat pengabdian tinggi dalam mengemban tugas dengan baik.

“Pergantian pimpinan harus dimaknai sebagai suatu kebutuhan dan tuntutan untuk dapat menghadirkan organisasi yang berbasis pengetahuan, di mana dalam organisasi dituntut untuk selalu dinamis, harus ada perbaikan dan kemajuan berkesinambungan,” ujar Edy Rahmayadi saat berpidato di hadapan ribuan prajurit Kostrad di Cilodong.

Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi (dua kiri), saat memimpin sertijab Pangdivif 1 Kostrad dari pejabat lama Mayjen AM Putranto kepada Mayor Jenderal Ainurrahman yang menggantikannya di Lapangan Makostrad Divif 1 Cilodong, Depok, Jawa Barat, Kamis (15/6).

Pangkostrad juga berpesan pada pejabat baru, untuk menjadikan jabatan ini sebagai wahana dalam mengembangkan kepemimpinan dan manajerial dalam organisasi.

Edy juga merasa yakin, dengan latar belakang tugas sebelumnya, para pengemban jabatan baru ini akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sangat baik. Sehingga prestasi yang sebelumnya dapat dipertahankan, di kemudian hari bisa ditingkatkan. “Saya yakin bisa meningkatkan kepemimpinan dan manajerial. Berani tulus iklas sehingga ada kontribusi nyata,” tuturnya.

Pangkostrad yang juga ketua umum PSSI itu berharap, dengan adanya penyegaran pimpinan tersebut diharapkan dapat menjadikan Divisi Infanteri I Kostrad Cilodong mampu menyelenggarakan tugas operasi yang bersifat taktis maupun strategis. “Saya berharap melalui kepemimpinan yang efektif dan langsung diarahkan oleh Panglima Divisi yang baru, maka satuan jajaran Divisi Infanteri 1 Kostrad akan dapat meningkatkan kesiapsiagaan operasional satuan jajarannya, serta menjadikan satuan Divisi Infanteri 1 Kostrad sebagai satuan yang dapat diandalkan dalam menghadapi berbagai tugas,” paparnya.

Dalam upacara yang dikomandoi oleh Komandan Brigif 17/Para Raider Kolonel Infanteri Hengki YS itu, para tamu undangan disuguhkan berbagai atraksi menarik dari para prajurit Kostrad seperti, bela diri, aksi double stick, hingga aksi yang paling mendebarkan yakni, menembak dan mengendari motor dengan mata tertutup. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)