POLRI HARUS PUNYA DAYA PIKAT MENJADI YANG TERPERCAYA – Poskota.co

POLRI HARUS PUNYA DAYA PIKAT MENJADI YANG TERPERCAYA

POSKOTA.CO – Terpercaya dapat dimaknai mampu diandalkan, dan diyakini kemampuanya, ketulusan hatinya. Tiada keraguan akan hal-2 yang negatif atau kekhawatiran akan berbagai kemungkinan buruk.

Selain itu juga mampu memberi rasa aman, nyaman, tenteram. Kehandalan dalam tugas Polri dikenal sebagai profesional yg senantiasa memberikan pelayanan yg prima kepada masyarakat yang dilayaninya. Profesional dalam memberikan pelayanan prima dapat diukur dari standar-2 :

1. Kecepatanya,
2. Keakurasianya,
3. Ketepatanya,
4. Transparansinya,
5. Akuntabilitasnya,
5. Informasi2 yg diberikan,
6. Kemudahan mengakses.
6tilang2
Point2 standar pelayanan prima akan dapat dicapai melalui sistem2 yg berbasis IT/online. Modernitas pada sistem pelayanan Polri menjadi pilar untk membangun kepercayaan karena sebagai inisiatif anti korupsi, reformasi birokrasi + terobosan kreatif.

Analogi terpercaya dapat diibaratkan kita mempercayakan orang yg jatuh cinta. Rasa cinta ini akan ada daya pikat untk selalu mendekat, curhat bahkan memberikan sesuatu yg terbaiknya.

Kebertahanan merupakan daya pikat + perekat hingga memiliki anak, cucu dalam hidup berkeluarga. Bagi Polri berdaya pikat dapat ditunjukkan dalam pikiran, perkataan + perbuatan dalam pemolisianya. Daya pikat Polri dalam pemolisianya dapat dijabarkan dlm :

1. Kecepatan merespon aduan/laporan masyarakat atau dalam menangani berbagai hal emergency

2. Sikap perilaku yg proporsional dlm melakukan/mengambil tindakan tegas. Tetap santu dan bersahaja. Menghormati + Empati kpd sesama

3. Mampu menjembatani, memberikan bantuan/pertolongan scr tulus + iklas

4. Tdk bermain main dg hal ilegal + tdk mempermainkan /mempersulit dlm memberikan pelayanan kpd publik

5. Memnusiakan manusia yg jg mampu memberikan jaminan + perlindungan Ham

6. Mampu bekerja scr cerdas, bermoral + modern

7. Para petugasnya mampu mjd ikon kecepatan, kedekatan + persahabatan

Point2 daya pikat di atas lahir dr kesadaran, bertgjwb dan dg disiplin untk : memahami + menyakini mjd polisi adalah pilihan hidup untk senantiasa menjaga kehidupan, membangun peradaban + sbg pejuang2 kemanusiaan. (CDL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara