POLRI HARUS PUNYA DAYA PIKAT MENJADI YANG TERPERCAYA – Poskota.co
Saturday, September 23

POLRI HARUS PUNYA DAYA PIKAT MENJADI YANG TERPERCAYA

POSKOTA.CO – Terpercaya dapat dimaknai mampu diandalkan, dan diyakini kemampuanya, ketulusan hatinya. Tiada keraguan akan hal-2 yang negatif atau kekhawatiran akan berbagai kemungkinan buruk.

Selain itu juga mampu memberi rasa aman, nyaman, tenteram. Kehandalan dalam tugas Polri dikenal sebagai profesional yg senantiasa memberikan pelayanan yg prima kepada masyarakat yang dilayaninya. Profesional dalam memberikan pelayanan prima dapat diukur dari standar-2 :

1. Kecepatanya,
2. Keakurasianya,
3. Ketepatanya,
4. Transparansinya,
5. Akuntabilitasnya,
5. Informasi2 yg diberikan,
6. Kemudahan mengakses.
6tilang2
Point2 standar pelayanan prima akan dapat dicapai melalui sistem2 yg berbasis IT/online. Modernitas pada sistem pelayanan Polri menjadi pilar untk membangun kepercayaan karena sebagai inisiatif anti korupsi, reformasi birokrasi + terobosan kreatif.

Analogi terpercaya dapat diibaratkan kita mempercayakan orang yg jatuh cinta. Rasa cinta ini akan ada daya pikat untk selalu mendekat, curhat bahkan memberikan sesuatu yg terbaiknya.

Kebertahanan merupakan daya pikat + perekat hingga memiliki anak, cucu dalam hidup berkeluarga. Bagi Polri berdaya pikat dapat ditunjukkan dalam pikiran, perkataan + perbuatan dalam pemolisianya. Daya pikat Polri dalam pemolisianya dapat dijabarkan dlm :

1. Kecepatan merespon aduan/laporan masyarakat atau dalam menangani berbagai hal emergency

2. Sikap perilaku yg proporsional dlm melakukan/mengambil tindakan tegas. Tetap santu dan bersahaja. Menghormati + Empati kpd sesama

3. Mampu menjembatani, memberikan bantuan/pertolongan scr tulus + iklas

4. Tdk bermain main dg hal ilegal + tdk mempermainkan /mempersulit dlm memberikan pelayanan kpd publik

5. Memnusiakan manusia yg jg mampu memberikan jaminan + perlindungan Ham

6. Mampu bekerja scr cerdas, bermoral + modern

7. Para petugasnya mampu mjd ikon kecepatan, kedekatan + persahabatan

Point2 daya pikat di atas lahir dr kesadaran, bertgjwb dan dg disiplin untk : memahami + menyakini mjd polisi adalah pilihan hidup untk senantiasa menjaga kehidupan, membangun peradaban + sbg pejuang2 kemanusiaan. (CDL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)