JENDERAL GATOT: KAMI SENGAJA LAPOR BARESKRIM – Poskota.co

JENDERAL GATOT: KAMI SENGAJA LAPOR BARESKRIM

Panglima TNI bersama Kapolri
Panglima TNI bersama Kapolri

POSKOTA.CO – Jenderal Gatot Nurmantyo, panglima TNI sengaja melapor ke Bareskrim untuk mengusut siapa anggotanya yang terlibat dalam sindikat Freddy Budiman. “Saya memang lagi bersih-bersih ke dalam, jadi biar jelas siapa yang disebut bintang dua,” tandas Gatot.

Bahkan kepada Haris Azhar, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Gatot mengucapkan terima kasih atas info yang berharga tersebut. “Siapa yang disebut jendral bintang dua itu, harus kita ungkap,” tandas Gatot di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

Dikatakan, laporan bukan untuk menyudutkan saudara Azhar, tetapi agar Kepolisian RI melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kebenaran informasi itu.

Menurut Gatot, informasi yang disampaikan Haris memiliki dua bukti yang cukup untuk ditelusuri. Keterangan dari pengacara Freddy Budiman dan nota keberatan atau pledoi Freddy.

Gatot menegaskan, TNI tidak masuk untuk menelusuri ke sana. “Diharapkan dengan laporan TNI tersebut, polisi bekerja dan ada kejelasan,” kata Gatot.

Gatot menambahkan, selain telah membentuk tim, TNI juga bekerja sama dengan Kepolisian untuk intensif menyelidiki kasus ini.

“Tetapi kalau tidak ada, ada kepastian hukum bahwa yang disampaikan tidak benar. Jadi publik tahu. Selama ini kan publik berwacana saja, sampai kapan pun kalau tidak ada kepastian akhirnya dicap TNI bekerja sama dengan gembong narkoba,” ujarnya.

Sebelumnya, Haris menyebut Freddy memberi upeti Rp450 miliar kepada oknum anggota BNN. Upeti juga diberikan kepada oknum polisi Rp90 miliar.

Tak hanya itu, berdasarkan cerita Haris, Freddy pernah membawa barang haram itu dengan mobil TNI berbintang dua. Jenderal itu bahkan duduk di samping saat Freddy menyetir dari Medan sampai Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)