DPR MINTA ANGGARAN PENANGGULANGAN TERORIS DITINGKATKAN – Poskota.co

DPR MINTA ANGGARAN PENANGGULANGAN TERORIS DITINGKATKAN

POSKOTA.CO – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengharapkan pemerintah untuk segera meningkatkan anggaran yang diperuntukkan penanggulangan teroris khususnya untuk institusi Brigade Mobil (Brimob) dan Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) masih dianggap minim.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Wakil Komisi I DPR Ahmad Hanafi Rais, saat berkunjung bersama rombongan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (21/6).

“Yang harus diperbaiki soal kedisiplinan dan secara keseluruhan komitmen juga harus lebih efektif karena dukungan parlemen mengenai politik anggaran untuk Polri juga semakin lama semakin bagus,” ujar Ahmad Hanafi Rais.

Dalam penjelasannya, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, Polri (Brimob) berhak untuk memiliki anggaran yang lebih agar sistem keamanan bisa lebih baik lagi. “Dan yang harus disikapi, pemerintah juga jangan terlalu dikompromikan dengan alasan budget atau pemotongan anggaran yang selama ini dilakukan,” kata Ahmad Hanafi.

Hal senada dilontarkan Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsy. Menurut Aboe Bakar, teknologi teroris yang semakin canggih harus segera disikapi secara serius. Salah satunya dengan penambahan anggaran untuk Brimob maupun Densus.

“Peran Brimob maupun Densus tadi sudah kita lihat secara profesional artinya memang layak mereka mendapatkan itu, tapi, kan, kemajuan teknologi teroris kan semakin tinggi apalagi kalau pakai kimia atau cyber crime, ujar Aboe Bakar pada awak media usai melihat langsung simulasi penanganan teroris di Mako Brimob Kelapa Dua Depok.

“Tadi kita lihat secara khusus yang menyangkut men wall, kemanusiaannya oke punya. Evaluasinya masih panjang, kita lihat dari banyak sisi,” sambung Aboe Bakar.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, intinya masih banyak perhatian, di antaranya sarana dan prasarana yang dinilainya masih kurang maksimal.

“Ya kalau bisa jangan mematikan manusianya, tapi bisa menyidang mereka agar tahu asal muasal hingga back ground-nya kenapa dia (pelaku) melakukan itu. Tapi kalau sudah terjadi apa boleh buat, itu maunusiawi kalau sudah di lapangan,” imbuh Habib Aboe Bakar.

“Tapi kita berharap lebih banyak yang bisa diselesaikan di pengadilan. Terlebih dengan banyaknya kelompok Santoso yang tertangkap di Tinombala dan Poso. Kita apresiasi kinerja Brimob dan Densus 88,” pungkas Aboe Bakar. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)