DPR MINTA ANGGARAN PENANGGULANGAN TERORIS DITINGKATKAN – Poskota.co
Saturday, September 23

DPR MINTA ANGGARAN PENANGGULANGAN TERORIS DITINGKATKAN

POSKOTA.CO – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengharapkan pemerintah untuk segera meningkatkan anggaran yang diperuntukkan penanggulangan teroris khususnya untuk institusi Brigade Mobil (Brimob) dan Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) masih dianggap minim.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Wakil Komisi I DPR Ahmad Hanafi Rais, saat berkunjung bersama rombongan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (21/6).

“Yang harus diperbaiki soal kedisiplinan dan secara keseluruhan komitmen juga harus lebih efektif karena dukungan parlemen mengenai politik anggaran untuk Polri juga semakin lama semakin bagus,” ujar Ahmad Hanafi Rais.

Dalam penjelasannya, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, Polri (Brimob) berhak untuk memiliki anggaran yang lebih agar sistem keamanan bisa lebih baik lagi. “Dan yang harus disikapi, pemerintah juga jangan terlalu dikompromikan dengan alasan budget atau pemotongan anggaran yang selama ini dilakukan,” kata Ahmad Hanafi.

Hal senada dilontarkan Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsy. Menurut Aboe Bakar, teknologi teroris yang semakin canggih harus segera disikapi secara serius. Salah satunya dengan penambahan anggaran untuk Brimob maupun Densus.

“Peran Brimob maupun Densus tadi sudah kita lihat secara profesional artinya memang layak mereka mendapatkan itu, tapi, kan, kemajuan teknologi teroris kan semakin tinggi apalagi kalau pakai kimia atau cyber crime, ujar Aboe Bakar pada awak media usai melihat langsung simulasi penanganan teroris di Mako Brimob Kelapa Dua Depok.

“Tadi kita lihat secara khusus yang menyangkut men wall, kemanusiaannya oke punya. Evaluasinya masih panjang, kita lihat dari banyak sisi,” sambung Aboe Bakar.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, intinya masih banyak perhatian, di antaranya sarana dan prasarana yang dinilainya masih kurang maksimal.

“Ya kalau bisa jangan mematikan manusianya, tapi bisa menyidang mereka agar tahu asal muasal hingga back ground-nya kenapa dia (pelaku) melakukan itu. Tapi kalau sudah terjadi apa boleh buat, itu maunusiawi kalau sudah di lapangan,” imbuh Habib Aboe Bakar.

“Tapi kita berharap lebih banyak yang bisa diselesaikan di pengadilan. Terlebih dengan banyaknya kelompok Santoso yang tertangkap di Tinombala dan Poso. Kita apresiasi kinerja Brimob dan Densus 88,” pungkas Aboe Bakar. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)