DIDUGA PERAS TERSANGKA, KAPOLRI BERI SANKSI PADA DIRNARKOBA POLDA BALI – Poskota.co

DIDUGA PERAS TERSANGKA, KAPOLRI BERI SANKSI PADA DIRNARKOBA POLDA BALI

POSKOTA.CO – Direktur Reserse Narkoba (Dirnarkoba) Kepolisian Daerah (Polda) Bali Kombes Franky Haryadi Parapat terancam diberi sanksi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, sanksi tegas akan diberikan kepada polisi yang tidak mematuhi perintahnya dan melanggar aturan.

Kombes Franky diamankan Propam karena diduga meminta uang dan mobil pada tersangka kasus narkoba. Dia juga diduga memotong anggaran.

“Saya akan berikan sanksi dan akan saya pindahkan, yang berprestasi akan saya berikan reward,” jelas Tito usai menghadiri acara HUT Polantas di Senayan, Jakarta, Kamis (22/9).

 Dirnarkoba Polda Bali Kombes Franky Haryadi Parapat.

Dirnarkoba Polda Bali Kombes Franky Haryadi Parapat.

Menurut Kapolri, dia memang memerintahkan Propam untuk melakukan pengawasan. Siapa anggota kepolisian yang tidak melakukan perintahnya agar profesional dan menjaga integritas agar ditangkap.

“Kalau ada yang main-main, saya bilang tangkap saja. Untuk kasus di Bali saya perintahkan Propam untuk mengawasi, sekali lagi saya ingatkan rekan-rekan jajaran narkoba, semua bergerak dan berprestasi, kalau tidak ada, minggir,” tegas Tito.

Sebelumnya, Direktur Reserse Narkoba Polda Bali Kombes Franky Haryadi Parapat tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim Paminal Mabes Polri dalam sejumlah kasus yang dia tangani.

Perwira menengah kelahiran Sumatera Utara ini tertangkap Senin (19/9) pukul 10.00 Wita di sebuah tempat yang dirahasiakan.

Berdasar informasi, dia ditangkap tim Paminal karena terlibat kasus pemotongan anggaran DIPA 2016 dengan barang bukti uang Rp50 juta.

Disebut-sebut Kombes Franky juga terlibat pemerasan tujuh kasus narkoba di bawah 0,5 gram. Di mana tiap-tiap tersangka dimintai uang Rp100 juta.

Satu tersangka asal Belanda bahkan dimintai satu buah mobil Fortuner edisi terbaru. Dalam penangkapan tersebut, tim paminal mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya rekaman APP Dirnarkoba pada 17 Agustus 2016 kepada anggota yang isinya memerintahkan anggota untuk 86 kasus narkoba yang barang buktinya di bawah satu gram. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)