DIBUTUHKAN KABARESKRIM YANG JUJUR DAN ‘KERAS KEPALA’ – Poskota.co

DIBUTUHKAN KABARESKRIM YANG JUJUR DAN ‘KERAS KEPALA’

KAPOLSEKPOSKOTA.CO – Polisi sederhana nan jujur itu memang ‘keras kepala’. Dalam bekerja, saat mengungkap kasus, ia tak pernah sekalipun mau diatur, apalagi untuk ‘main mata’.

Siapa dia ? Anda pasti tahu…apalagi para polisi, mulai dari prajurit biasa, perwira tinggi, hingga Kapolri tahu….Jenderal itu bernama Hoegeng Imam Santoso.

Tercatat, karir Hoegeng mencapai klimaksnya pada tahun 1960. Sukses membongkar aksi penyelundupan mobil mewah yang dilakukan adalah seorang taipan, Robby Tjahyadi (1960), Hoegeng pun berbuah pahit. Bukan pujian yg diperoleh, tapi ia pun dipecat dari jabatan Kapolri.

Catatan tentang seorang Hoegeng memang penuh ironi. Presiden Soeharto yg kala itu berupaya bermain cantik, mencoba membujuk Hoegeng dengan menawarkan posisi menjadi diplomat.

Tapi sekali lagi, polisi ‘keras kepala’ itu menolak. Alasannya, seorang diplomat harus bisa coktail, sementara dia seorang abdi hukum semata.

Begitulah Hoegeng, Ia tak perlu jabatan, kalau disuruh melawan nurani sendiri. Ia lebih memilih hanyut dialunan musik Hawaiaan dari pada bersekutu dengan ketidak adilan.

Dan Anda tahu ? Hoegeng juga tak butuh kehormatan, diakhir hayatnya, ia bahkan menolak Taman Makam pahlawan. Hoegeng memilih dimakamkan di Taman Pemakaman umum Giri Tama, disudut kota Bogor.

Hoegeng telah membuktikan, polisi yg baik, jujur dan ‘keras kepala’ tidak mendapat tempat di negara ini. Bahkan, mungkin sampai saat ini pun, polisi baik itu masih tersingkirkan. Masih acap terlihat secara kasat mata, pucuk pimpinan Polri bahkan presiden masih bertindak mirip Soeharto pada jamannya.

Perwira ya tak disukai pimpinan masih rawan kena tendang. Bahkan yang paling gawat, pintu kesempatan pun tertutup rapat bagi perwira-perwira yang bukan ‘orangnya’ penguasa. Belum ada keadilan untuk semua.

Alhasil, nama-nama yang muncul untuk mengisi jabatan strategis dilingkungan Polri, selama ini cenderung tergantung selera dan mungkin berdasarkan kepentingan subjektif.

Saat ini, drama perebutan kursi Kabareskrim Polri sedang berlangsung. Dan semoga saja..ada terobosan baru. Kapolri dan Wanjakti tidak mengedepankan selera pribadi dan kepentingan subjektif.

Tapi benar-benar berdasarkan objektifitas. Sehingga kerinduan munculnya Hoegeng-Hoegeng yang baru sedikit terobati. Edi S Ginting. Direktur Eksekutif INW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara