CONDRO PERINTAHKAN POLDA JATENG TETAP LAYANI WARGA ‘PAKAI SANDAL JEPIT’ – Poskota.co
Saturday, September 23

CONDRO PERINTAHKAN POLDA JATENG TETAP LAYANI WARGA ‘PAKAI SANDAL JEPIT’

POSKOTA.CO – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono perintahkan anggotanya agar tidak tebang pilih dalam melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Warga yang ‘bersandal jepit’ pun harus dilayani oleh kepolisian dengan baik.

Hal itu disampaikan Condro Kirono usai serah terima jabatan beberapa pejabat utama Polda Jateng dan kapolres di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Jl Pahlawan, Semarang, Kamis (29/9). Condro menginstruksikan agar tidak ada pilih kasih dalam penanganan pelanggaran hukum.

“Penegakan hukum harus berkeadilan, tidak boleh yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Harus berkeadilan siapa pun pencari keadilan, baik itu ‘pakai sandal jepit’, ‘pakai celana pendek’. Tidak ada lagi ditolak-tolak, itu masyarakat,” terang mantan Kakorlantas Polri ini.

Selain itu anggotanya juga harus menindak pelanggaran hukum antara lain kasus narkoba, galian C, dan juga harus menjaga toleransi antarumat beragama agar tidak menjadi konflik. Pengamanan pilkada yang akan digelar di beberapa wilayah juga harus diperhatikan.

“Prioritas utama narkoba, kedua untuk menertibkan penambangan liar, galian C tertibkan, jangan coba larut di situ. Ketiga harmonisasi toleransi antarumat beragama harus terus dikembangkan, dirawat. Kebebasan beragama dan berkeyakinan, ini harus dikelola dimediasi, jangan sampai ada konflik sampai ranah terorisme,” kata Condro menegaskan.

Sementara itu, pejabat Polda Jateng yang dilantik hari ini yakni, Kombes Pol Djarod Padakova sebagai kabid humas menggantikan Kombes Pol A Liliek Darmanto, kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Lukas Akbar menggantikan Kombes Pol Edhy Moestofa.

Kapolrestabes Semarang dijabat Kombes Pol Abiyoso Seno menggantikan Kombes Pol Burhanudin, kemudian Kapolres Salatiga AKBP Hepi Perdana Yudianto menggantikan AKBP Yudo Hermanto. Sedangkan AKBP Yudo menjadi kapolres Cilacap menggantikan AKBP Ulung Sampurna Jaya yang kini menjabat kabag Binkar Biro SDM Polda Jawa Barat. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)