CONDRO PERINTAHKAN POLDA JATENG TETAP LAYANI WARGA ‘PAKAI SANDAL JEPIT’ – Poskota.co

CONDRO PERINTAHKAN POLDA JATENG TETAP LAYANI WARGA ‘PAKAI SANDAL JEPIT’

POSKOTA.CO – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono perintahkan anggotanya agar tidak tebang pilih dalam melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Warga yang ‘bersandal jepit’ pun harus dilayani oleh kepolisian dengan baik.

Hal itu disampaikan Condro Kirono usai serah terima jabatan beberapa pejabat utama Polda Jateng dan kapolres di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Jl Pahlawan, Semarang, Kamis (29/9). Condro menginstruksikan agar tidak ada pilih kasih dalam penanganan pelanggaran hukum.

“Penegakan hukum harus berkeadilan, tidak boleh yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Harus berkeadilan siapa pun pencari keadilan, baik itu ‘pakai sandal jepit’, ‘pakai celana pendek’. Tidak ada lagi ditolak-tolak, itu masyarakat,” terang mantan Kakorlantas Polri ini.

Selain itu anggotanya juga harus menindak pelanggaran hukum antara lain kasus narkoba, galian C, dan juga harus menjaga toleransi antarumat beragama agar tidak menjadi konflik. Pengamanan pilkada yang akan digelar di beberapa wilayah juga harus diperhatikan.

“Prioritas utama narkoba, kedua untuk menertibkan penambangan liar, galian C tertibkan, jangan coba larut di situ. Ketiga harmonisasi toleransi antarumat beragama harus terus dikembangkan, dirawat. Kebebasan beragama dan berkeyakinan, ini harus dikelola dimediasi, jangan sampai ada konflik sampai ranah terorisme,” kata Condro menegaskan.

Sementara itu, pejabat Polda Jateng yang dilantik hari ini yakni, Kombes Pol Djarod Padakova sebagai kabid humas menggantikan Kombes Pol A Liliek Darmanto, kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Lukas Akbar menggantikan Kombes Pol Edhy Moestofa.

Kapolrestabes Semarang dijabat Kombes Pol Abiyoso Seno menggantikan Kombes Pol Burhanudin, kemudian Kapolres Salatiga AKBP Hepi Perdana Yudianto menggantikan AKBP Yudo Hermanto. Sedangkan AKBP Yudo menjadi kapolres Cilacap menggantikan AKBP Ulung Sampurna Jaya yang kini menjabat kabag Binkar Biro SDM Polda Jawa Barat. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.