LAPORAN DAN KOMPETENSI MENGISI DATA LAPORAN – Poskota.co

LAPORAN DAN KOMPETENSI MENGISI DATA LAPORAN

Brigjen Pol Crisnanda Dwi Laksana

LAPORAN merupakan bentuk pertanggungjawaban dari penerima amanah atau yang diperintah kepada pemberi amanah/pemberi perintah. Apa yang dilaporkan mencakup:

  1. Capaian hasil dari tujuan amanah atau perintah.
  2. Proses atau tahapan atas kinerja yang dilakukan dengan kuantitas dan kualitasnya.
  3. Analisis record sebagai bentuk kemajuan atau kemunduran atas kinerja yang dilakukan.
  4. Hal-hal yang menonjol atau yang memerlukan perhatian cepat dan tepat sebagai soft power maupun masalah agar tidak berdampak luas.
  5. Catatan-catatan penting sebagai pendukung yang mencakup man, metode, mataerial maupun money.

Sistem pendukung laporan dibuat secara online agar terangkum dan terdatakan dengan baik. Dengan sistem online akan memudahkan menganalisa dan memonitornya. Di dalam sistem laporan online yang sering menjadi kendala adala inputing data. Perubahan kultur dari bicara menjadi menulis. Dari menulis tangan menjadi mengetik. Dari mengetik menjadi sistem komputerisasi.

Laporan menjadi lambat atau tidak akurat dikarenakan:

  1. Kemampuan melaporkan dalam inputing data yang masih rendah.
  2. Sistem online belum merata dan sebatas aplikasi-aplikasi yang belum terkompulir dalam back office.
  3. Sistem analisisnya masih sering berdasar akal sehat, belum sampai pada tingkatan untuk pencegahan, perbaikan, peningkatan kualitas sampai dengan pembangunan.
  4. Sumber data yang simpang-siur belum pada one gate system.
  5. Sistem pertanggungjawaban masih sebatas pertanggungjawaban penggunaan anggaran, belum sampai secara fungsional atau kemanfaatan.
  6. Sistem filling and recording yang buruk sehingga laporan-laporan menyampah dan tidak terdokumentasi dengan baik dan benar.

Sistem pelaporan perlu dibuat model dan polanya dari isian keterangan hingga cara-cara yang mudah untuk melaporkan dengan penandaan pada tabel. Inputing data memerlukan kepekaan dan perubahan mind set dari para petugas. Kemampuan inputing data akan bida ditingkatkan menjadi analis dari analis akan menjadi supervisor, dan dari supervisor menajdi auditor.

Tingkat keberhasilan dari suatu institusi salah satunya adalah dari laporan. Laporan-laporan yang dionggokkan atau dibiarkan tanpa analisa yang baik dan benar, maka prediksi antisipasi dan solusinya sebatas reaktif. Tentu apa yang dikerjakan dapat dianalogikan sebagai resep yang tidak manjur untuk: mengobati, mencegah: menjaga apalagi membangun. *

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)