LAKSMA M RICHAD JABAT DANLANTAMAL III JAKARTA – Poskota.co

LAKSMA M RICHAD JABAT DANLANTAMAL III JAKARTA

POSKOTA.CO – Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda (Laksda) TNI Aan Kurnia SSos, memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta dari Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI (Mar) I Ketut Suardana SH kepada penggantinya, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Muchammad Richad SH, MM, di Lapangan Apel Markas Komando (Mako) Lantamal Jakarta, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara, Rabu (15/3).

Selanjutnya Brigjen TNI (Mar) I Ketut Suardana SH yang sebelumnya menjabat danlantamal III ke-41 sejak 24 Juni 2016, akan melanjutkan pengabdiannya sebagai komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) menggantikan Laksamana Pertama TNI Muchammad Richad SH, MM.

Upacara Sertijab Danlantamal III Jakarta dari Brigjen TNI (Mar) I Ketut Suardana SH kepada Laksma TNI Muchammad Richad SH, MM, dipinpin Pangarmabar Laksda TNI Aan Kurnia SSos, di Lapangan Apel Mako Lantamal Jakarta, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara, Rabu (15/3).
Upacara Sertijab Danlantamal III Jakarta dari Brigjen TNI (Mar) I Ketut Suardana SH kepada Laksma TNI Muchammad Richad SH, MM, dipinpin Pangarmabar Laksda TNI Aan Kurnia SSos, di Lapangan Apel Mako Lantamal Jakarta, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara, Rabu (15/3).

Laksma TNI Muchammad Richad adalah perwira tinggi TNI Angkatan Laut kelahiran Kudus 9 Juni 1960, yang menjabat sebagai danlantamal III Jakarta ke-42. Sosoknya bukan orang baru di lingkungan Lantamal III Jakarta, karena pada 2012 beliau selama 19 bulan menjabat sebagai wadanlantamal III.

Riwayat jabatan lain yang pernah diemban Muchammad Richad antara lain danpuspomal, kapusbintal TNI, sekdispotmar, sekdispamal, paban I Ren Spam Kasal, paban V Prodin Spam Kasal, wadanpuspomal, paban III Intelmar Spam Kasal, asbinfung Satinduk Bais TNI, danlanal Sorong, komadan KRI Teluk Tomini-508, komandan KRI Teluk Manado-537 serta komandan KRI Sigurot-864.

Acara Pembacaan Memorandum Sertijab Danlantamal III Jakarta dari Brigjen TNI (Mar) I Ketut Suardana SH kepada Laksma TNI Muchammad Richad telah dilaksanakan pada Selasa (14/3) di Rupat Mako Lantamal III yang dihadiri seluruh pejabat utama Lantamal III. (*/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara