KOARMABAR GELAR LATIHAN SIAGA TEMPUR DI PERAIRAN NATUNA KEPRI – Poskota.co

KOARMABAR GELAR LATIHAN SIAGA TEMPUR DI PERAIRAN NATUNA KEPRI

Kadispenarmabar Letkol Budi Amin bersama Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia dan jajarannya, saat menggelar jumpa pers 'Latihan Siaga Tempur Laut Koarmabar 2017' di Gedung OB Syaaf Mako Koarmabar, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).
Kadispenarmabar Letkol Budi Amin bersama Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia dan jajarannya, saat menggelar jumpa pers ‘Latihan Siaga Tempur Laut Koarmabar 2017’ di Gedung OB Syaaf Mako Koarmabar, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).

POSKOTA.CO – Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) menggelar Latihan Gladi Tugas Tempur (Glagaspur) Tingkat III/L-3 Terpadu tahun 2017 pada 25-30 April 2017 di Perairan Kepulauan Riau, Laut Natuna, dengan nama Latihan Siaga Tempur Laut Koarmabar 2017.

“Latihan ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan profesionalisme prajurit unsur-unsur Koarmabar guna mendukung kesiapan pelaksanaan sesuai fungsi asasi masing-masing. Dengan begitu, para prajurit dapat melaksanakan tugas utamanya serta dapat meningkatkan kerja sama taktis antarunsur Koarmabar dalam melaksanakan aksi tempur laut,” kata Kepala Dinas Penerangan Armabar (Dispenarmabar) Letkol Budi Amin SE, saat jumpa pers di Gedung OB Syaaf Markas Komando (Mako) Koarmabar, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).

Lebih lanjut Budi Amin menambahkan, latihan ini dibagi dalam tiga tahap yaitu, tahap perencanaan dan persiapan di pangkalan berupa latihan pos komando (latposko), tahap manuver lapangan (manlap), dan tahap pengakhiran. Unsur yang dilibatkan antara lain KRI Banda Aceh-593, KRI Teluk Sibolga-536, KRI Diponegoro-365, KRI Kapitan Pattimura-371, KRI Sutedi Senoputra-378, KRI Wiratno-379, KRI Halasan-630, KRI Barakuda-633, KRI Clurit-641, KRI Kujang-642, KRI Alamang-644, KRI Surik-845, KRI Siwar-646, KRI Parang-647, KRI Pulau Rusa-726, dan KRI Pulau Rangsang-727.

“Sedangkan jenis kapal yang dilibatkan antara lain, satu kapal perang Perusak Kawal Rusal (PKR), tiga kapal Perusak Kawal (PK), delapan kapal perang jenis Kapal Cepat Rudal (KCR), dua kapal perang Penyapu Ranjau (PR), sembilan kapal perang Patrol Combat (PC), satu kapal perang Angkut Tank Type Frosch (ATF), satu kapal perang Landing Platform Dock (LPD), satu kapal tunda (TD), serta pesawat udara jenis Cassa, dua helli, Tim Pasukan Katak dan Tim Penyelam,” papar Budi.

Sementara itu, Panglima Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia SSos dalam kesempat tersebut mengatakan, sasaran latihan ini adalah terjaganya profesionalisme prajurit. Dengan harapan prajurit bisa melaksanakan sesuai tugasnya dengan baik. Ada 20 KRI dan empat pesawat udara, dengan hampir 1.000 personel. Seluruh lantamal terlibat dalam latihan ini.

“Saya punya kewajiban melihat sejauhmana kemampuan prajurit saya. Sasaran untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan prajurit. Di mana pun TNI berada adalah berlatih dan berlatih untuk menjaga kemampuan,” ungkap Aan. (*/de/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)