GELAR OPERASI CIPTA KONDISI, 48 ORANG DIAMANKAN POLRESTA DEPOK – Poskota.co

GELAR OPERASI CIPTA KONDISI, 48 ORANG DIAMANKAN POLRESTA DEPOK

POSKOTA.CO – Guna mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan yang cenderung meningkat menjelang Hari Raya Idut Fitri, jajaran Kepolisian Resor Kota Depok menggelar Operasi Cipta Kondisi, Sabtu (17/6) dinihari. Kegiatan tersebut sekaligus bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dalam Operasi Cipta Kondisi yang digelarnya itu, polisi mengamankan 48 orang, empat di antaranya terlibat dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan barang bukti senjata tajam.

Kabag Ops Polresta Depok Kompol Agus Widodo mengatakan, seluruh yang diamankan tersebut didata identitasnya. “Untuk yang terindikasi melakukan tindak kejahatan, tentu akan kami selidiki. Sementara untuk yang tidak terbukti melakukan kejahatan, akan kami lakukan pembinaan,” jelas Agus Widodo.

Lebih lanjut Agus mengatakan, menindaklanjuti instruksi Kapolda Metro Jaya dalam rangka pengamanan menjelang Idul Fitri, pihaknya menurunkan puluhan personel yang terdiri dari Tim Jaguar, Sabhara, Satlantas dan Buser. Para personel itu diturunkan di sejumlah titik rawan kejahatan.

“Operasi ini akan terus kami lakukan hingga melewati Idul Fitri nanti. Namun intensitas operasinya di saat menjelang Idul Fitri seperti sekarang ini,” tambah Agus. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara