BHABINKAMTIBMAS JELAMBAR MENYAMBANGI SMK BHARA TRIKORA – Poskota.co

BHABINKAMTIBMAS JELAMBAR MENYAMBANGI SMK BHARA TRIKORA

Bhabinkamtibmas Kelurahan Jelambar Polsek Tanjung Duren Jakbar Aiptu M Insan Arif bertemu dan bertatap muka dengan Kepala Sekolah Drs Imam Mahdi bersama para guru SMK Bhara Trikora di Jl Hadiah Utama II Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (8/5), dalam rangka membahas terkait kenakalan remaja di kalangan pelajar.
Bhabinkamtibmas Kelurahan Jelambar Polsek Tanjung Duren Jakbar Aiptu M Insan Arif bertemu dan bertatap muka dengan Kepala Sekolah Drs Imam Mahdi bersama para guru SMK Bhara Trikora di Jl Hadiah Utama II Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (8/5), dalam rangka membahas terkait kenakalan remaja di kalangan pelajar.

POSKOTA.CO – Bhabinkamtibmas Kelurahan Jelambar Polsek Tanjung Duren Polres Metro Jakarta Barat Aiptu M Insan Arif menyambangi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bhara Trikora yang berlokasi di Jl Hadiah Utama II Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (8/5), sekitar pukul 08.30 WIB.

Pada kesempatan itu, Aiptu M Insan Arif bertemu dan bertatap muka dengan Kepala Sekolah Drs Imam Mahdi bersama para guru.

Dalam perbincangannya, Aiptu Insan membahas terkait kenakalan remaja di kalangan para pelajar seperti tawuran yang kerap terjadi di wilayah hukum Polsek Metro Tanjung Duren.

Tidak hanya itu, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, geng motor serta balap liar yang mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga diharapkan agar pihak sekolah dapat meminimalisir bentuk kerawanan dan gangguan yang dilakukan oknum pelajar.

“Untuk itu koordinasi sangatlah penting jika ada gangguan kamtibmas di sekitar sekolah segera laporkan ke pihak kepolisian terdekat,” ujar Aiptu Insan.

“Dengan menjalin kerja sama yang baik antara Bhabinkamtibmas dan pihak sekolah diharapkan masalah kamtibmas maupun pelanggaran hukum lainnya dapat diminimalisir,” lanjut Bhabinkamtibmas Kelurahan Jelambar ini. (*/hariri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.