AKADEMI KEPOLISIAN: MENDIDIK CALON POLISI SEBAGAI PIMPINAN KEPOLISIAN YANG PROMOTER – Poskota.co

AKADEMI KEPOLISIAN: MENDIDIK CALON POLISI SEBAGAI PIMPINAN KEPOLISIAN YANG PROMOTER

 

Brigjen Pol Crisnanda Dwi Laksana

POLISI adalah kumpulan orang baik sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan.

Sumber daya manusia (SDM) kepolisian merupakan aset utama institusi kepolisian. SDM yang menjadi aset utama adalah SDM yang berkarakter, yaitu polisi-polisi yang memiliki komitmen, kompetensi dan keunggulan. Penyiapan SDM kepolisian dan pemimpin kepolisian yang berkarakter lembaga pendidikan menyiapkan Akademi Kepolisian (Akpol) sebagai wadahnya.

Sejalan dengan pemikiran di atas, model dan pola pendidikan Akpol dilandasi ilmu kepolisian. Konsep ilmu kepolisian secara prinsip sama walaupun gaya dan pola pengajaranya bisa bervariasi. Ilmu kepolisian sebagai ilmu antarbidang yang berkaitan dengan masalah sosial dan penanganannya, hukum dan keadilan, kejahatan dan pencegahannya, isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat, teknis-teknis fungsi kepolisian, dan implementasinya melalui pemolisian.

Beberapa permasalahan di Akpol, menurut saya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain:

  1. Core value Akpol sebagai lembaga kaderisasi polisi dan pimpinan kepolisian yang mampu sebagi penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan sekaligus sebagai pejuang kemanusiaan belum tertanam dalam sanubari para pembina Akpol, dosen-dosen dan juga para taruna. Inilah yang menyebabkan passion Akpol menjadi hilang.
  2. Kecintaan dan kebanggaan sebagai pendidik atau guru yang berkualitas atau setidaknya menjadi ikon atau role model.
  3. Kurikulum di Akpol diajarkan sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan polisi di dalam birokrasi maupun di masyarakat.
  4. Pelajaran-pelajaran yang diberikan menjadi resep yang manjur untuk menyiapkan kader-kader pimpinan Polri yang dapat dikategorikan promoter.
  5. Infrastruktur di Akpol merupakan refleksi dari lembaga pendidikan pencetak calon pejaga kehidupan, calon pembangun peradaban dan calon pejuang kemanusiaan.

Apa yang sudah ada dapat dioptimalkan dan diberdayakan sehingga mampu menjawab permasalahan di atas.

Akpol sebagai lembaga pendidikan untuk kaderisasi pimpinan Polri sebagai polisi yang promoter basisnya adalah ilmu kepolisian. Pola pengajarannya dapat dikategorikan pelajaran akademik, pelatihan fisik atau jasmani untk skill dan pengasuhan.

Pengajaran secara akademik ini dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:
1. Mata kuliah dasar yang mencakup:
a. Filsafat ilmu pengetahuan,
b. Metodologi penelitian,
c. Etika publik.

2. Mata pelajaran pokok yang berkaitan dengan:
a. Masalah-masalah sosial dan penanganannya,
b. Hukum dan keadilan,
c. Kejahatan dan pola pwnanganan serta pencegahannya,
d. Polisi dan pemolisiannya,
e. Teknis-teknis pada fungsi utama kepolisian, fungsi pendukung dan fungsional.

3. Kapita selekta yang berkaitan dengan isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat.

Pola pengajaranya:
1. Pemahaman konsep-konsep dan teori-teori,
2. Studi kasus,
3. Problem solving,
4. Capacity building.

Materi-materi tersebut diampu oleh dosen dan guru-guru yang berkualitas atau memiliki kompetensi dan reputasi akademik di bidangnya.

Pola pelatihan fisik dan mental mencakup:

  1. Pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknis-teknis kepolisian. Secara fisik maupun penggunaan-pengunaan alat-alat sebagai sarana prasaran bagi petugas kepolisian secara individu, unit maupun kelompok.
  2. Bela diri, PBB, SAR, dan sebagainya.
  3. Kesamaptaan jasmani dan olahraga sesuai dengan kecabangannya.

 

Pola pengasuhan sebagai wahana penanaman budaya kepolisian yang mencakup:
1. Agama dan spiritual,
2. Nasionalisme dan cinta kebangsaan,
3. Seni budaya,
4. Mentorship.

Model pendidikan di Akpol dibangun berdasarkan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin. Dengan demikian para taruna Akpol akan menjadi kader-kader menjadi polisi dan pimpinan polisi di masa datang yang promoter.

Pengembangan kurikulum Akpol untuk menghasilkan sarjana ilmu kepolisian strata satu dapat dielaborasi dan mengacu pada sistem pendidikan nasional untuk implementasinya. Unutk kekhususannya dapat menyesuaikan perkembangan dan dinamika perubahan maupun corak masyarakat dan kebudayaannya. (*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)