oleh

Tanah Wakaf Ponpes Yapink Bekasi Legal

POSKOTA.CO– Pimpinan Pondok Pesantren Yapink, Tambun, Bekasi, Ahmad Kholid Dawam meminta jangan ada lagi pihak yang mengganggu kegiatan pembangunan lembaga pendidikan yang dikelolanya. Pasalnya proses penyerahan tanah wakaf kepada pihak Yayasan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf (Yapink) sudah sesuai prosedur hukum yang dilakukan di depan petugas terkait.

“Tanah wakaf pesantren kami seluas 2.643 meter persegi. Proses wakap lahan yang berada di Kampung Pekopen, Desa Lambang Jaya, Tambun, Bekasi, Jabar ini dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf No KK.10.1606/W2/24/2013 tanggal 21 Januari 2013. Ditambah satu dokumen keabsahan yakni KK10.16.06/W2/25/1/2013,” kata Ahmad Kholid didampingi kuasa hukumnya,  DR. Ahmad Makmun Fikri, SH.MH, kemarin.

Menurut Ahmad Kholid, pihaknya perlu menyampaikan hal itu lantaran adanya penayangan berita di satu media  yang dilakukan  kuasa hukum penggugat ‘S’ yakni Deny Wijaya, SH. Dalam berita, ‘S’  yang mengaku ahli waris menggugat Yapink dan mempertanyakan prosedur wakaf.

“Semuanya,  baik dari sisi pemberi wakaf dan lainnya sudah memenuhi syarat,” tambah Ahmad Kholid.

Pemberi wakaf, HM Nabri dan istrinya Hj. Hayati warga Lambang Jaya, Tambun, Bekasi secara lisan menyampaikan informasi bahwa dirinya tidak memiliki anak. Kepada Yapink keduanya mengamanahkan agar lahan yang diwakafkan tersebut dimanfaatkan untuk sarana ibadah dan pendidikan.

Seluruh keluarga dan pihak terkait, jelasnya, saat itu sudah dihadirkan dan menyepakati lahan tersebut diwakafkan untuk kegiatan pendidikan dan sarana ibadah.

“Tidak mungkin khan, pemerintah setempat melegalkan tanah wakaf hingga bersertifikat jika dokumen yang ada tidak lengkap,” jelasnya.

Ditegaskan lagi bahwa dalam melegalkan tanah wakaf, pihak Yapink, butuh waktu panjang. Mulai permintaan persetujuan keluarga dan masyarakat sekitar serta melengkapi dokumen lainnya. Termasuk dokumen yang dibutuhkan KUA Tambun hingga diterbitkan sertifikat oleh BPN Bekasi.

“Kita emban amanah ini dengan baik, tidak sembarangan.  Janganlah main provokasi. Kita legal kok dan tanah wakaf itu tak bisa dipindah tangankan,” ujarnya. Tanah wakaf seluas 2.643 meter persegi, 600 meter persegi diantaranya diwakafkan kepada masyarakat untuk sarana ibadah. Sisanya untuk sarana pendidikan.

Sementara itu, kuasa hukum Yapink, DR. Ahmad Makmun Fikri, SH.MH, mengaku gugatan ‘S’  sudah dalam ranah hukum. “Insyaallah kita akan melakukan eksepsi pekan depan,” jelasnya.(*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *