POSKOTA.CO – Pedagang kaki lima (PKL) dan pengunjung di Wisata Kuliner Jalan Agus Salim (Sabang) resah dengan kehadiran sejumlah para pengamen liar yang mengais meminta-minta uang recehan dengan cara memaksa kepada pengunjung dan PKL di kawasan tersebut.
“Om minta uang, belum makan nih dan adik saya juga sedang sakit,” ucap pengamen yang diketahui masih anak-anak ini sambil merengek minta belas kasihan dari pengunjung.
Sedangkan, salah satu pedagang kuliner membenarkan, bahwa banyak pengunjung mengeluh lantaran pengamen anak-anak yang suka meminta dengan cara memaksa.
“Sudah dibilangin ngamen, di sini silakan. Tapi mintanya jangan maksa gitu. Eh dibilangin malah ngeyel. Tolong dong petugas Satpol PP dan P3S Sosial ditertibkan supaya tidak bikin resah,” ungkapnya kepada POSKOTA.CO, Jumat (11/6/2021) malam.
Koordinator PKL H Eno membenarkan, banyak keluhan ini membuatnya jadi pusing tujuh keliling. “Aspirasi keluhan ini harus ditindaklanjuti petugas karena sudah banyak keluhan. Terlebih dengan cara mintanya memaksa. Ditambah lagi, kata dia, alasannya mengada-ngada, seperti belum makan karena nggak punya uang terus mereka pada jadi pengamen sudah gitu tidak memakai masker,” pungkasnya.
Pantauan di lapangan, pengamen yang berkeliaran selain, Ondel-Ondel, badut dan lain-lain ini berkeliaran hingga malam hari di kawasan Wisata Kuliner Jalan Agus Salim (Sabang) Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat
Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu mengaku, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya dapat mencari solusi terkait dengan para pengamen liar yang berkeliaran di Wisata Kuliner Jalan Agus Salim (Sabang) yang merupakan ikon.
“Harus ada respons dari Pemprov DKI Jakarta karena merupakan keluhan dari masyarakat. Terlebih, Wisata Kuliner Sabang adalah ikon. Caranya mungkin bergeraklah untuk berkolaborasi dan berinovasi serta berdayakan pengamen sehingga tidak liar seperti sekarang ini,” ucap Victor.
Victor juga berharap, penataan di kawasan ini dapat melibatkan aparat terkait di antaranya Satpol PP, Dinas PPKUKM, Perhubungan dan Dinas Sosial karena berkaitan di sana.
“Selesaikan persoalan itu dengan merangkul seluruh SKPD terkait sehingga solusinya bisa terselesaikan. Jangan lagi para pejabat hanya datang ke lokasi namun tidak ada tindak lanjutnya. Itu namanya tidak cerdas,” tandasnya. (van)
Komentar