oleh

Dewan Pendidikan Kota Depok Jangan Hanya Jadi Penonton

POSKOTA. CO – Keberadaan jajaran pengurus Dewan Pendidikan di  Kota Depok  selama ini tidak pernah terdengar ‘gaungnya’ di masyarakat. Untuk yang masa mendatang harus dapat menjadi kepanjangan tangan keluhan  masyarakat dan memberikan masukan serta saran yang positif ke Pemkot Depok untuk pembangunan pendidikan lebih maju.

“Saya berharap keberadaan Dewan Pendidikan Kota Depok dipengurusan mendatang harus dapat membuktikan kinerja yang baik membantu Pemkot Depok dalam mengatasi berbagai persoalan maupun masalah Pendidikan yang terjadi di masyarakat, ” kata Umar, mantan Kepala SMA Negeri 4 Depok, Minggu (5/9).

Menurut Umar, keberadaan Dewan Pendidikan Kota Depok kedepan jangan hanya menjadi penonton tapi dapat memberikan masukan, saran dan membantu permasalahan Pendidikan mulai tingkat TK, SD dan SMP termasuk SMA/SMK yang ada di Depok.

Intinya, tambah Umar yang juga ikut bersaing dalam bursa calon Ketua maupun pengurus Dewan Pendidikan Kota Depok, keberadaan Dewan Pendidikan (DP) Kota Depok merupakan kepanjangan dari masyarakat atau Social Control yang harus di posisi independent dan tidak ada campur tangan politis.

Terlebih kehadiran Ketua dan pengurus DP Depok dalam peraturannya bukan orang yang memiliki rangkap jabatan atau ASN tapi netral sehingga mampu berkolaborasi dengan seluruh instansi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, ujarnya.

“Salah satu tugas Dewan Pendidikan Kota Depok adalah memberikan masukan, kritikan, dan penilaian atas kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Depok dalam dunia pendidikan untuk kemajuan anak didik agar menjadi generasi yang unggul di masa mendatang, ” tambah Umar berkecimpung di Pendidikan selama 37 tahun lebih.

“Alhamdulillah… Seluruh hidup dan kerja saya sejak masih muda ada di dunia pendidikan mulai dari guru hingga menjadi kepala sekolah sampai pensiun 1,8 tahun lalu, ” tuturnya yang berharap pemilihan calon ketua dan pengurus Kota Depok harus bebas dari bentuk campur tangan manapun baik KKN, pemerintah bahkan lainnya. (anton/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *