UP TAK SIAP KELOLA PARKIR PD PASAR JAYA – Poskota.co

UP TAK SIAP KELOLA PARKIR PD PASAR JAYA

POSKOTA.CO – Prabowo Soenirman, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/7) mengungkapkan, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta gagal mengelola perparkiran di 35 lokasi pasar tradisional milik PD Pasar Jaya. Buktinya, sejak Januari-Juli 2017, UP (Unit Pengelola) Perparkiran menunggak setoran parkir hingga Rp7 miliar.

“Setoran dari sektor parkir sebesar Rp7 miliar harus segera dilunasi UP Perparkiran, karena itu menjadi bagian sumber pemasukan PD Pasar Jaya,” kata Prabowo.

Prabowo Soenirman

Menurut politikus Partai Gerindra ini, tunggakan sebesar Rp7 miliar mengindikasikan UP Perparkiran tidak siap mengelola perparkiran di pasar-pasar tradisional milik PD Pasar Jaya.

“UP Perparkiran tidak profesional. Padahal awalnya pengambilalihan pengelolaan parkir itu diharapkan bisa menaikkan pendapatan dari sektor parkir,” ujar Prabowo.

Karena itulah Prabowo mendorong agar pengelolaan parkir kembali dilakukan PD Pasar Jaya. “Kembalikan pengelolaan ke Pasar Jaya, saya kira lebih bagus,” kata Prabowo.

Diketahui, UP Perparkiran Dishub DKI mengambil alih pengelolaan lahan parkir di pasar-pasar milik PD Pasar Jaya sejak 1 Agustus 2016 lalu.

Secara keseluruhan, PD Pasar Jaya memiliki 153 aset di seluruh DKI, namun yang aktif sebagai pasar sebanyak 147. Namun hanya 35 pasar yang lahan parkirnya dikelola Dishub DKI.

Setelah pengambilalihan pengelolaan tersebut, akan ada kenaikan tarif parkir untuk kendaraan mobil di pasar-pasar PD Pasar Jaya. Kenaikan hanya untuk tarif masuk mobil di jam pertama dari Rp3.000 menjadi Rp4.000. Tarif setiap jam berikutnya masih sama yakni Rp2.000 per jam.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.