PEMOHON SIM KESAL DIMINTA BAYAR ASURANSI – Poskota.co

PEMOHON SIM KESAL DIMINTA BAYAR ASURANSI

POSKOTA.CO – Pemohon perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Grai Tamini Square mengeluh. Pasalnya para pemohon masih wajib dikenakan bayar asuransi sebesar Rp 30 ribu. Padahal, ungkap salah seorang pemohonan, asuransi tidak wajib seperti yang mereka ketahui dari pemberitaan-pemberitaan.

“Ya bagaimana kita bisa menolak, karena tertulis di aturan grai membayar asuransi. Kalau tidak membayar, kita tak bisa ambil formulir untuk foto,” aku Atif, salah seorang pemohon perpanjangan SIM A.

Atif pun mengaku pasrah dan ikhlas. Karena dia membutuhkan SIM tersebut, apalagi, katanya saat ini ada operasi patuh petugas kepolisian di mana-mana melakukan gelar operasi. “Gak papa lah Mas. Ketibang nanti kita kena tilang. Makan waktu ngurusnya dan repot. Saya juga kan harus kerja,” ungkap Atif yang mengaku kalau dirinya tinggal di Bekasi.

Hasil penelusuran, diketahui bahwa pemohon perpanjangan SIM memulai langkahnya dengan manjalani pemeriksaan oleh seorang yang mengenakan pakaian medis. Pemohon diwajibkan bayar sebesar Rp25 ribu. Pemohon diperiksa tensi dan mata, ditimbang berat badan dan tinggi badan hanya diperkirakan.

Setelah itu pemohon selesai tes kesehatan langsung dipanggil untuk membayar asuransi sebesar Rp 30 ribu.
Usai membayar asuransi pemohon pun mengambil formulir permohonan perpanjangan SIM. Pada saat mengambil formulir pemohon tidak dikenai bayaran.

Selanjutnya setelah formulir itu di isi dengan melampirkan hasil kesehatan dan asuransi, pemohon menyerahkannya kepada petugas setempat dan antri panggilan untuk di foto.

Mendapat giliran di panggil pemohon pun di foto. Menunggu beberapa saat dipanggil untuk mengambil SIM yang sudah jadi dengan membayar Rp 125 ribu. Urusan pembuatan SIM pun selesai.

Menanggapi hal itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane yang dihubungi via ponsel tertawa. Dia bilang, “Tak kelar-kelar membereskan masalah kutupin di SIM.”

Neta menyatakan, sudah bukan menjadi ketentuan wajib membayar asuransi. “Kan sudah banyak ditulis media bahwa asuransi tak wajib. Karena alur kegunaan uang asuransi di SIM sampai saat ini belum jelas,” katanya.

Neta pun meminta kepada Kakorlantas, Dirlantas sampai kepada Kasi SIM Polda Metro Jaya yang langsung membawahi grai-grai SIM untuk menertibkan hal itu.

“Kalau memang aturan sudah di ubah sosialisasikan yang baik. Kegunaan uang asuransi itu pun harus dijelaskan dengan transparan ke publik. Jangan karena persoalan asuransi citra polisi terbawa dampak negatifnya,” tutup Neta. (Kds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.