DIRLANTAS: BEBAS DENDA PAJAK SELAMA AGUSTUS 2017 – Poskota.co

DIRLANTAS: BEBAS DENDA PAJAK SELAMA AGUSTUS 2017

POSKOTA.CO – Menyambut Hari Kemerdekaan RI, Polda Metro Jaya menghapus biaya balik nama kendaraan dan denda bagi masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan bermotor miliknya.

Ketentuan ini berlaku mulai 19 Juli hingga 31 Agustus 2017, ujar Direkrut Lalu lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra. ” Yang dibebasin cuma denda pajak yang tahun-tahun sebelumnya tidak di bayar. Kalau pajaknya tetep bayar,” ujarnya, Rabu(26/7)

Program ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2017. Yakni tentang Penghapusan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor dan Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak.

“Kegiatan ini untuk menarik para wajib pajak agar sadar dan taat bayar pajak. Jadi bukan hanya mengejar target belaka,” ujarnya.

Masyarakat, ujarnya, bisa menikmati program tersebut dengan langsung mendatangi kantor Samsat di seluruh daerah di Provinsi DKI Jakarta, Unit Pelaksana Teknis, gerai, atau saat program Samsat Keliling (Samling) dan pembayaran melalui sistem Samsat online (E-Samsat).

Khusus untuk proses bea Balik Nama wajib pajak dianjurkan untuk langsung mendatangi kantor Samsat terdekat, karena harus melewati tahapan-tahapan khusus seperti proses pelayanan Cek Fisik dan pendaftaran di loket BBN II.

“Untuk proses perpanjangan pajak tahunan bisa diproses langsung ke gerai Samsat atau di Samling, namun jika balik nama harus ke gedung Samsat,” tuturnya.

Tak lupa Halim Pagarra menghimbau wajib pajak untuk memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya dan jangan pernah meminta bantuan pada oknum calo karena pelayanan Samsat kini makin modern dan Inovatif.

“Manfaatkan program ini dan kami minta agar tidak mempercayakan pengurusan berkas kendaraan dengan oknum calo ya, karena petugas kami selalu siap membantu anda,” jelasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)