BRI DI POLDA METRO JAYA PERLU MENAMBAH LOKET PALAYANAN – Poskota.co

BRI DI POLDA METRO JAYA PERLU MENAMBAH LOKET PALAYANAN

layanan depak loket BRI menumpuk

POSKOTA.CO – Instruksi Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar seluruh pelayanan di kepolisian dan Samsat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat merasa nyaman sehingga pendapatan daerah ikut meningkat.

Perubahan layanan sudah dirasakan para wajib pajak yang berurusan di Gedung Biru Polda Metro Jaya. Segalanya berbasis online dengan metode FIFO (First In First Out), sehingga sistim (conveyor) ban berjalan terlihat oleh para wajib pajak.

Pelayanan loket BPKB tertib

Namun sayang, peningkatan layanan di Gedung Biru tak diimbangi dengan semangat kinerja dari crew BRI (Bank Rakyat Indonesia) cabang Gedung Biru. Masih ada penumpukan antrian, karena kurangnya loket pelayanan.

Disamping kurangnya loket, juga kurangnya maksimal pelayanan. Ketika wajib pajak sudah berdatangan untuk membayar PNBP, loket belum buka. Hal ini sangat mengganggu sehingga antrian menumpuk di depan loket BRI.

“Secara sistem sudah bagus. Tertib dan tak ada masalah. Hanya BRI-nya yang bukanya suka telat. Hari ini BRI hanya satu loket yang buka. Sebenarnya jika buka BRI-nya tak telat dan tidak satu loket yang buka seperti hari ini. Seperti biasa enak,” kata salah seorang wajib pajak yang kebetulan mengantri di loket BRI Polda Metro Jaya, Sabtu (13/8).

Rojai, salah seorang wajib pajak yang tinggal di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, mengaku sangat memahami jam kerja di Samsat. Petugas kepolisian dari jajaran Direktorat Lalulintas sudah mulai kerja pukul 08.00 WIB. Seharusnya jam kerja di loket BRI menyesuaikan dengan bukanya loket layanan BPKB, dan tak ada salahnya menambah loket layanan.

Dengan berjalannya sistem First In First Out (FIFO) yang tak membedakan siapa yang hadir duluan wajib didahulukan, membuat layanan terhambat, akibat menumpuknya antrian di loket BRI.

Sementara itu, koordinator BRI cabang Polda Metro Jaya, Yunita, yang hendak dikonfirmasi baik melalui WA dan melalui teleponnya di nomor ponselnya 0815855xxxx belum menjawab untuk dikonfirmasi terkait persoalan ini.

Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia Hari Siaga yang dikonfirmasi breakingnews.co.id, Sabtu (12/8/2017) juga tidak menjawab meski selularnya aktif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara