BEBAS DI PENGADILAN, TAPI HARUS BAYAR DI POLRES BEKASI – Poskota.co
Saturday, September 23

BEBAS DI PENGADILAN, TAPI HARUS BAYAR DI POLRES BEKASI

Kendaraan yang kena operasi patuh
Kendaraan yang kena operasi patuh

POSKOTA.CO – Operasi Patuh Jaya hanya menciptakan kebencian masyarakat pada Polri, karena ujungnya masyarakat dengann dalih tilang merasa diperas oleh oknum yang berdalih menegakan hukum Patuh Jaya.

Di Bekasi, ratusan motor dan mobil dikandangkan di penampungan Polantas kawasan Teluk Pucung Bekasi Utara, ujungnya pemilik kendaraan harus membayar uang penitipan tilang.

Pengalaman aneh diungkap Waluyo yang mengurus kendaraan sedan BMW yang kena tilang karena telat bayar pajak, ketika mengikuti prosedure mengikuti sidang di pengadilan, hakim memutuskan kendaraan bisa diambil dengan menunjukan STNK yang sudah dibayar, namun ketika mengambil kendaraan harus bayar Rp500 ribu rupiah.

Uang setngah juta itu diminta oleh seorang Polwan yang berdalih untuk membayar tilang. “Bu saya sudah divonis oleh hakim,” kata Waluyo. Tapi sang Polwan mengatakan itu dikenakan denda Rp.500 ribu. ?

Sebaiknya Polri tidak menggelar Operasi Patuh, Zebra atau Simpatik karena tak efektif untuk mewujudkan Kamseltibcar, dan itu merupakan tugas rutin polantas. “Kecuali operasi Ketupat dan Lilin karena adanya aktivitas yg berlangsung tidak seperti biasanya atau normal,” kata Ketua ITW, Edison, Selasa(07/6).

Jelang bulan puasa, Polri sebaiknya tidak perlu menggelar operasi agar tidak menuai kecurigaan bahwa operasi yang digelar hanya akal-2 an supaya
bisa menggunakan anggaran yg sudah diajukan pd tahun sebelumnya.

Polri lebih baik meningkatkan kualitas pelayanan dan mengajak masyarakat utk berperan serta menjaga kamtibmas. Tetapi tidak hanya bentuk imbauan, juga harus dalam bentuk kegiatan di lingkungan masing-2. Polri harus mampu sebagai leader di tengah-2 masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.