WARTAWATI MEDAN DIRAMPOK DUA PRIA BERJAKET HITAM – Poskota.co

WARTAWATI MEDAN DIRAMPOK DUA PRIA BERJAKET HITAM

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Damayanti boru Sinaga,26, wartawati Surat Kabar Harian Analisa menjadi korban perampokan di depan salah satu pusat perbelanjaan modern di Jalan Krakatau Medan.

Usai membuat pengaduan di Mapolsek Medan Timur, Kamis, Damayanti mengaku dirampok ketika akan kembali ke rumahnya di Jalan Mabar Hilir, Rabu (17/8) malam sekitar pukul 21.30 WIB.

Di lokasi tersebut, dua orang pria mengenakan jaket hitam mengendarai sepeda motor merampas tas korban. Diduga pelaku telah mengikuti korban dari kantornya di Jalan Ahmad Yani Medan.

Korban mencoba mempertahankan tas miliknya yang berisi barang berharga sehingga sempat terjadi tarik-menarik dengan pelaku.

Namun akhirnya korban terjatuh dari sepeda motornya hingga mengalami luka-luka memar di kedua lutut kaki dan tangan, demikian juga dengan punggung bagian kanan yang tergores aspal.

Korban yang terjatuh di jalan berusaha bangkit, namun tidak bisa lagi mengejar pelaku yang sudah hilang dari pandangan.

Dalam kejadian itu, korban kehilangan tas sandang warna merah berisi dompet dengan uang kontan senilai Rp2 juta, kartu tanda penduduk, STNK sepeda motor dengan nomor polisi BK 4039 SH, SIM, ATM Bank BTN, kartu BPJS Kesehatan, kartu Jamsostek, kartu pers, dan kartu nama.

Damayanti mengaku dirinya sempat berteriak minta tolong dan didengar oleh warga yang mencoba untuk mengejar pelaku. Namun, menurut dia, kedua perampok tersebut keburu kabur dengan sepeda motor dengan kecepatan tinggi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)