TERSANGKUT MAFIA BERAS, KABULOG JAKARTA-BANTEN MASUK BUI – Poskota.co

TERSANGKUT MAFIA BERAS, KABULOG JAKARTA-BANTEN MASUK BUI

HARIANTERBIT.CO – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal(Bareskrim) Polri resmi menahan lima tersangka kasus dugaan pengoplosan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), termasuk salah satunya adalah Kepala Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Kabulog) Divisi Regional Jakarta-Banten berinsial ADI.

Dirtipideksus Brigadir Jenderal Agung Setya mengatakan, selain melakukan pengoplosan, para tersangka juga diduga melakukan korupsi dan pencucian uang. “Ya, sudah resmi kami tahan, untuk penahanan selama 20 hari ke depan,” katanya, Jumat (14/10).

“Alasan penahanan untuk mempercepat proses penyidikan. Kelima tersangka yang ditangkap pada Kamis (13/10) itu, sekarang mendekam di Rumah Tahanan Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya,” ujar Agung menerangkan.

Sedangkan empat mafia beras lain yang ditahan yakni, tersangka berinisial TID, SAA dan J, serta Direktur Utama PT DSU berinisial CS.

Bareskrim saat menggerebek gudang yang diduga digunakan untuk mengoplos beras lokal dan impor Bulog di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (6/10) lalu.
Bareskrim saat menggerebek gudang yang diduga digunakan untuk mengoplos beras lokal dan impor Bulog di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (6/10) lalu.

Sementara itu Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, penahanan dilakukan melalui mekanisme gelar perkara. Pemeriksaan terhadap kelima tersangka dilakukan secara intensif hingga siang tadi.

“Mereka melakukan penyimpangan dalam alur distribusi CBP sehingga bisa sampai ke tangan perusahaan yang seharusnya tidak berhak mengelola,” terang Boy.

Situasi ini, sambung Boy, membawa dampak terkait stabilitas harga beras nasional yang berpengaruh kepada perekonomian masyarakat. Karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal berlapis yakni, Pasal 139 juncto Pasal 81 (1) dan Pasal 141 juncto Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Pasal 110 juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Pasal 62 juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Inilah pasal berlapis yang disangkakan kepada mereka yang bermain dalam kartel mafia beras Bulog ini,” pungkas Boy Rafli Amar.

Kasus ini terungkap ketika penyidik menggerebek gudang T2 Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (6/10 lalu. Para pekerja kedapatan sedang mengoplos beras impor CBP dengan beras premium bermerek Palm Mas dari Demak.

Gudang milik PT DSU ini mengelola 3.700 ton beras secara ilegal. Saat penggerebekan, penyidik baru menemukan 400 ton dari total tersebut.

Dengan perbuatan ilegal ini, mereka bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp3.500 per kilogram. Keuntungan total yang diraup para tersangka hingga kini masih diaudit.

Dari data yang diperoleh Bareskrim, Indonesia memiliki pasokan beras dari Thailand dengan total 1,5 juta ton per tahun, dari total tersebut dibagikan Bulog ke setiap sektor termasuk DKI Jakarta. Sementara PT DSU, bukan perusahaan resmi penerima beras subsidi tersebut. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara