TERKAIT KASUS AA GATOT, ENAM ORANG TERBUKTI POSITIF NARKOBA – Poskota.co

TERKAIT KASUS AA GATOT, ENAM ORANG TERBUKTI POSITIF NARKOBA

POSKOTA.CO – Ketua Parfi yang baru terpilih kembali hasil Kongres Parfi XV, Aa Gatot Brajamusti, masih ditahan di Mapolres Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bersama Aa Gatot ikut diamankan istrinya Dewi Aminah dan beberapa orang lainnya, salah satunya penyanyi Reza Artamevia.

Polisi sudah mendapatkan hasil positif narkoba pada urine Aa Brajamusti. Namun, kelanjutan penyidikan pada Aa Gatot menunggu 3×24 jam.

“Yang jelas yang bersangkutan akan ditentukan masa penahanannya selama tiga hari ya, atau 3×24 jam,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian, di Pekanbaru, Riau, Selasa (30/8).

Aa Gatot ditangkap pada Minggu (28/8) malam bersama tujuh orang lainnya, sekitar pukul 23.00 Wita di kamar penginapan nomor 1100 Hotel Golden Tulip, Kota Mataram, NTB. Polisi juga menyita beberapa benda diduga sabu dari Gatot dan istrinya. Tito menyampaikan penangkapan pada Gatot berdasarkan informasi masyarakat.

“Kan tidak mungkin kami jelaskan siapa masyarakatnya. Laporan masyarakat itu lantas ditindaklanjuti pihak Polda NTB. Jadi pemeriksaan ada di sana,” katanya usai melakukan pertemuan internal dengan jajaran Polda Riau.

Enam Orang Positif
Sementara itu Kapolres Mataram AKBP Heri Prihanto mengungkapkan, dari 11 orang yang diperiksa tes urine dalam kasus Gatot Brajamusti dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Sebanyak enam orang terbukti positif menggunakan narkoba. Meski begitu, pihaknya belum menetapkan status tersangka karena masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Total yang diperiksa 11 orang. Hasilnya dari pemeriksaan itu sebanyak delapan yang dilakukan pemeriksaan tes urine sebanyak enam yang positif narkoba,” ujarnya di Polres Mataram, Selasa (30/8).

Barang bukti dua klip plastik bening berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu hasil temuan polisi di kamar penginapan Ketua Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) Aa Gatot Brajamusti di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, seberat 1,66 gram.

“Dari dua saku barang bukti yang ditemukan, berat keseluruhannya mencapai 1,66 gram, saku pertama 0,98 gram dan satunya lagi 0,68 gram,” kata Kepala Kepolisian Resor Mataram AKBP Heri Prihanto di Kota Mataram, Selasa (30/8).

Reza Positif
Penyanyi mantan istri Adji Masaid, Reza Artamevia, saat diperiksa polisi dan menjalani tes urine, dinyatakan positif. “Hasil tes urinenya positif,” jelas Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli, Selasa (30/8).

Namun menurut Boy, pada Minggu (28/8) malam, dalam penggerebekan itu barang bukti sabu hanya ditemukan di Aa Gatot dan istrinya Dewi Aminah. “Untuk Reza barang bukti tidak ada, hanya tes urine positif,” tegas Boy. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara