TAK PUNYA UANG, ABG NEKAT CURI AKI MOTOR MILIK TETANGGANYA – Poskota.co

TAK PUNYA UANG, ABG NEKAT CURI AKI MOTOR MILIK TETANGGANYA

EGJ (dua Kanan), pelaku pencurian aki motor milik tetangganya sendiri, HSN (tengah) pada Kamis (11/5) malam. Pada Jumat (12/5) pagi, di ruang Unit II Reskrim Polsek Tambora Jakbar, kedua belah pihak akhirnya sepakat, korban membuat surat pernyataan tidak melakukan penuntutan terhadap pelaku, mengingat pelaku masih bertetangga dengan korban.
EGJ (dua Kanan), pelaku pencurian aki motor milik tetangganya sendiri, HSN (tengah) pada Kamis (11/5) malam. Pada Jumat (12/5) pagi, di ruang Unit II Reskrim Polsek Tambora Jakbar, kedua belah pihak akhirnya sepakat, korban membuat surat pernyataan tidak melakukan penuntutan terhadap pelaku, mengingat pelaku masih bertetangga dengan korban.

POSKOTA.CO – Berbagai macam cara untuk mendapatkan uang, tak peduli walaupun tetangganya sendiri jadi korban, yang penting bisa foya-foya.

EGJ(16) lelaki asal Pandeglang ditangkap korbannya HSN(39) yang notabene adalah tetangganya sendiri, lantaran diduga mencuri sebuah aki motor miliknya di Jl Kebon Sayur, Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (11/5) malam.

Kronologis peristiwa pencurian ini bermula sekitar pukul 20.30 WIB korban hendak pergi menggunakan sepeda motornya yang terparkir di salah satu gang rumah korban.

Namun alangkah terkejutnya korban saat melihat pelaku tengah mempreteli aki motor miliknya.

Merasa aksinya dipergoki, pelaku kemudian melarikan diri, namun usaha pelariannya sia-sia, karena pelaku dikejar korban dan warga. Dalam waktu singkat, pelaku pun dapat ditangkap dan beruntung warga tidak main hakim sendiri.

Setelah diamankan warga, kemudian pelaku dijemput petugas patroli polisi dan dibawa ke Mapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, untuk dimintai keterangan.

Selanjutnya pada Jumat (12/5) pukul 06.00 WIB di ruang Unit II Reskrim Polsek Tambora Jakbar, setelah petugas melakukan interogasi dan pemeriksaan saksi-saksi, kedua belah pihak akhirnya sepakat, korban membuat surat pernyataan tidak melakukan penuntutan terhadap pelaku, mengingat pelaku masih bertetangga dengan korban. (*/hariri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.