STRES, ISTRI ANGGOTA POLDA METRO JAYA MUTILASI ANAK KANDUNGNYA – Poskota.co

STRES, ISTRI ANGGOTA POLDA METRO JAYA MUTILASI ANAK KANDUNGNYA

POSKOTA.CO – Stres, seorang istri anggota Provos Polda Metro Jaya berinisial Mut (28) memutilasi anak laki-lakinya yang baru berusia satu tahun, di kawasan Gang Jaya 24, Tegal Alur, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (2/10) malam. Pelaku Mut beberapa hari belakangan ini sebelum kejadian tersebut sering menyendiri.

Ketua RT 04 RW 10 Cengkareng Barat Suyadi mengaku, mengetahui peristiwa itu setelah menerima laporan seorang warganya, Lastri. Suyadi pun langsung bergegas menuju rumah Mut.

Setibanya di lokasi, Suyadi mendapati potongan tubuh bayi diletakkan di atas meja. Ia pun langsung melaporkan kejadian itu ke Kepolisian Sektor Cengkareng.

“Setelah saya pastikan sudah meninggal, saya hubungi Pak RW dan Bintara Pembina Desa (Babinsa),” ujar Suyadi, Senin (3/10).

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono membenarkan, korban adalah anak dari anggota Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya Ajun Inspektur Polisi Dua Denny Siregar.

Awi memaparkan, seminggu sebelum pembunuhan, istri dari Aipda Denny Siregar itu acap menangis dan berbicara sendiri tanpa sebab yang jelas. Sikap Mut membuat orang sekitarnya takut. Apalagi ia selalu mengancam akan menyakiti jika diganggu.

“Beberapa hari belakangan, Denny selalu pulang lebih awal untuk mengawasi sang istri, khawatir dan takut akan keselamatan anaknya,” ujar Awi.

Aipda Denny tiba di rumahnya sekitar pukul 19.40 WIB. Setelah berulang kali mengetuk pintu tanpa mendapatkan jawaban, Deni tiba-tiba mendengar suara anak pertamanya perempuan yang berusia dua tahun menangis.

Deni langsung mendobrak pintu rumah dan mendapati anak laki-lakinya sudah meninggal dalam kondisi mengenaskan.

“Anggota ini kemudian minta tolong sama warga, dan warga berdatangan membantu menyelamatkan anak perempuan dan Aipda Deni, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” terang Awi.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Jakarta Barat Ajun Komisaris Besar Didik Sugiarto menyampaikan, kini jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, untuk menjalani proses autopsi.

Sementara Mut, saat ini berada di Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan psikologi. “Hasil pemeriksaan awal menunjukkan keadaan jiwa Mut tak stabil, dan masih diselidiki apa alasan tiba-tiba depresi,” kata AKBP Didik. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.