SETELAH MANGKIR, DIRUT BANK DKI AKHIRNYA KE POLDA – Poskota.co
Wednesday, September 20

SETELAH MANGKIR, DIRUT BANK DKI AKHIRNYA KE POLDA

POSKOTA.CO -Direktur Manajemen Risiko Kredit dan Kredit Komersial Bank DKI, Farel Silalahi, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, Jumat (13/1) lalu, setelah sebelumnya, 6 Januari 2017, meminta pemeriksaan terhadap dirinya dijadwal ulang.

Pemeriksaan itu dilakukan untuk menindaklanjuti laporan dari kuasa hukum PT Tucan Pumco Services Indonesia (TPSI), Dr. Cecep Suhardiman, SH, MH.

Laporan Cecep ke Polda Metro Jaya dilakukan 29 Oktober lalu, dengan tanda bukti lapor bernomor TBL/5276/X/2016/PMJ/Dit.Reskrimum. Menurut Cecep, Farel Tua Silalahi sebagai Direktur Manajemen Risiko Bank DKI dan kawan-kawan melakukan penggelapan atas barang tak bergerak berupa tanah dan bangunan milik kliennya yang dijadikan agunan kredit pada Bank DKI.

Dugaan penggelapan itu dilakukan dengan modus lelang jaminan melalui KPKNL Jakarta V, 31 Oktober 2016, dengan harga Rp55 miliar. Tetapi, sampai saat ini Bank DKI tidak memberitahukan peruntukan uang hasil lelang tersebut kepada nasabahnya, PT TPSI.

“Ternyata, kredit PT TPSI belum dinyatakan lunas, terbukti pada laporan Bank DKI ke Bank Indonesia pada bulan Desember 2016 kredit PT TPSI masih outstanding dengan kredit pokok sebesar Rp39,5 mliar,” kata Cecep Suhardiman.

Dengan demikian, menurut Cecep, dugaan terjadi penggelapan sangat kuat, dilakukan oleh oknum di Bank DKI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)