SEORANG PEMUDA KEPERGOK CURI TELEPON GENGGAM DIAMANKAN KE KANTOR POLISI – Poskota.co

SEORANG PEMUDA KEPERGOK CURI TELEPON GENGGAM DIAMANKAN KE KANTOR POLISI

HB (20), pelaku pencurian telepon genggam di Mal Seasson City Tambora, Jakbar, dengan barang bukti telepon seluler Samsung Galaxy.
HB (20), pelaku pencurian telepon genggam di Mal Seasson City Tambora, Jakbar, dengan barang bukti telepon seluler Samsung Galaxy.

POSKOTA.CO – Lantaran diketahui mencuri satu unit telepon genggam milik karyawan toko pakaian di Mal Seasson City, Jl Jembatan Besi Raya, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, seorang pemuda berinisial HB (20) diamankan petugas dari Unit Reskrim Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (28/3).

Kronologis penangkapan berawal ketika pelaku bersama teman wanitanya berinisial TJ (23) yang sempat ditangkap kemudian berhasil melarikan diri itu, mendatangi konter baju, sebagai pelayan toko tentu korban senang ada pembeli yang berkunjung ke tokonya.

Selanjutnya pelaku berpura-pura mencoba pakaian dengan cara berjongkok kemudian pelaku TJ dengan gerak cepat mengambil teepon genggam yang tersimpan di meja.

Rupanya pelaku datang ke toko korban bukan hanya melihat-lihat pakaian saja, akan tetapi pelaku juga punya niat jahat yakni mengincar telepon genggam Samsung Galaxy milik korban yang sedang dicas di dalam toko.

Setelah berhasil menggasak telepon genggam, kedua pelaku lalu kabur, namun langkah keduanya berhasil dihentikan saksi Suardi yang sejak awal sudah memperhatikan gerak-gerik kedua pelaku.

Setelah tertangkapnya para pelaku, kemudian dengan didampingi ketua RW agar masalah ini dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah.
Kemudian hal tersebut disepakati pihak korban agar bertemu pada Rabu (29/3) bertempat di Pos Security Seasson City untuk dilakukan musyawarah.

Keesokan harinya, Rabu (29/3) tepat pukul 16.00 WIB, sesuai kesepakatan awal hanya HB saja yang hadir, sementara TJ tidak juga menampakkan batang hidungnya alias buron.

Karena tidak diperoleh kemufakatan akhirnya pukul 23.00 WIB, pihak korban bersama pelaku HB beserta barang bukti dibawa ke Mapolsektro Tambora untuk membuat laporan polisi guna pengusutan lebih lanjut. (hariri/johan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.