SATRES NARKOBA POLRESTA DEPOK CIDUK BEKAS ANGGOTA TNI AL LAGI NYABU – Poskota.co
Saturday, September 23

SATRES NARKOBA POLRESTA DEPOK CIDUK BEKAS ANGGOTA TNI AL LAGI NYABU

Mantan anggota TNI AL, DLN(45/dua kiri), pegawai Pemkot Depok MSH(34/dua kanan) diamankan di Mapolsekta Depok karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Mantan anggota TNI AL, DLN(45/dua kiri), pegawai Pemkot Depok MSH(34/dua kanan) diamankan di Mapolsekta Depok karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

POSKOTA.CO – Mantan anggota TNI yang pernah terlibat dalam kasus pembunuhan Direktur PT Aneka Sakti Bhakti (Asaba) pada 2003 lalu, kini kembali terjerat kasus hukum. Saat tengah menikmati narkoba bersama seorang temannya, mantan anggota TNI berpangkat kopral satu itu pun dibekuk aparat Satres Narkoba Polresta Depok.

Tertangkapnya mantan anggota TNI berisial DLN(45) ini berawal dari penangkapan MSH(34), pegawai Pemkot Depok. Penangkapan dilakukan aparat Satres Narkoba Polresta Depok di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Senin (8/5) lalu.

Wakil Kepala Polresta Depok Faizal Ramadhani mengungkapkan, DLN merupakan bekas anggota TNI Angkatan Laut berpangkat kopral satu. Ia pernah terlibat dalam kasus pembunuhan Direktur PT Asaba Boedyharto Angsono.

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Depok Komisaris Putu Kholis Aryana menambahkan, DLN saat itu berperan membantu pelarian Kopda Marinir Suud Rusli, eksekutor pembunuhan Boedyharto Angsono. “Jadi yang bersangkutan yang menjemput Suud Rusli sesaat setelah mengeksekusi Direktur Asaba,” tutur Putu dalam konferensi pers, Jumat (12/5).

Meski tak terlibat langsung, Putu menyatakan, DLN pernah dihukum penjara setelah Polisi Militer Angkatan Laut Indonesia (Pomal) melakukan penyidikan. DLN pun dipecat atas perbuatannya itu. ?
Saat penggeledahan terhadap DLN, polisi mendapati sabu seberat 0,3 gram dari tangan DLN, sementara sabu seberat 0,26 gram diamankan dari MSH. Jaringan pemasok barang haram tersebut pun dibidik. Putu mengatakan, kedua tersangka merupakan tetangga satu kontrakan.

Kepada wartawan, DLM mengakui pernah menjadi anggota TNI berangkat kopral. DLN sempat juga menjawab pertanyaan wartawan dengan nada tinggi. Sementara itu, tersangka lainnya, MSH mengaku baru menggunakan sabu selama dua bulan. Dia mengklaim, tak ada lagi PNS lain yang ikut mengonsumsi sabu itu.

DLN mengaku menyesal karena terseret kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kedua tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat (2) Sub Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.