RADIKALISME BERKEMBANG KARENA ADANYA PEMBIARAN – Poskota.co

RADIKALISME BERKEMBANG KARENA ADANYA PEMBIARAN

salah satu pelaku yang ditembak mati
salah satu pelaku yang ditembak mati

POSKOTA.CO – Berkembangnya paham radikalisme di indonesia karena Pemerintah melakukan pembiaran bibit-bibit radikalisme untuk hidup dan berkembang. Semua itu tidak terlepas dari demokratisasi yang membebaskan partisipasi masyarakat dalam bentuk apapun selamaa tidak melakukan teror.

“Satu sisi yang radikal dan melakukan aksi teror diberantas, namun sisi lainnya yang masih bersifat seperti pemikiran NII Panji Gumilang dibiarkan,” kata Nasir Abas mantan Anggota Jamaah Islamiyah (JI) dalam makalahnya pada
acara “Ngopi Bareng Gus Nuril” di Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal di Jalan Sodong Utara, Cipinang, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis (16/3/2016) malam.

Nasir Abas mengakui semua itu tidak terlepas dari demokratisasi yang membebaskan partisipasi masyarakat dalam bentuk apapun selamaa tidak melakukan teror. Tapi yang terjadi adalah munculnya celah radikalisme yang terbungkus legalitas hukum positif negeri ini.

Salah satunya, yang sudah membungkus diri itu, kata Nasir Abas, adalah FPI. “FPI Boleh jadi organisasi pro Pemerintah yang bergerak atas dasar ‘amar ma’ruf nahyi mungkar’ dengan mengindahkan hukum-hukum yang berlaku. Namun, legalitasnya juga menjadi save haven bagi mereka yang telah teradikalisasi tapi butuh kamuflase dalam bergerak,” jelas Nasir.

Hal itu, menurut Nasir, sangat bisa dilihat dari titik-titik berkembangnya ideologi radikal, seperti di Jawa Barat dan Jawa Tengah serta Sulawesi Selatan, secara tipologi anggotanya sangat berbeda dengan FPI Jakarta yang didominasi oleh etnis Betawi pengikut habaib.

“Bisa ditelaah kecenderungan gerakannya, hubungan pribadi dan organisasi yang dijalinnya, cara ibadahnya, manhaj-nya serta tujuan utamanya,” kata pengamat terorisme ini.

Dia melanjutnya, FPI Pekalongan bisa dijadikan contoh, yang tokoh utamanya, Said Sungkar. Dia adalah tokoh jaringan gerakan radikal di Jawa Tengah. Hubungan dengan para pendukung ISIS di Indonesia pun sangat dekat.

“Nah, bila celah seperti ini bukan dianggap ancaman dan justru dibiarkan, maka suburnya radikalisme di Indonesia pada tahun-tahun ke depan bukan hal mustahil akan semakin berkembang,” ungkap Nasir.

Oleh karena itu, Nasir menyarkan kepada pemerintah untuk melakukan lima (5) hal menangkalnya. Ke lima butir yang harus dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut;

1. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk mencegah perluasan paham radikalisme serta mendindak aksi-aksi terorisme. Pendekatan soft and hard approach juga diakui dunia karena dianggap berhasil menekan aksi laju terorisme. Tapi dalam prakteknya, masih ditemukan banyak kelemahan, terutama tidak integralnya program penanganan dan pembinaan kasus terorisme di lembaga-lembaga terkait. Jadi perlu ada kejelasan kerja dari tahap pencegahan hingga sosialisasi napi terorisme antara BNPT, BIN, Kepolisian, Kejaksaan. Lapas dan Bapas.

2. Penanganaan kasus terorisme sebenanya bisa dilaksanakan dengan menggunakan hasil penelitian lembaga yang berkompeten dalam mendalami terorisme atau pun bekerjasama untuk menjadikan penanganan terorisme di Indonesia lebih komprehensif dan diterima secara ilmiaj di dunia.

3. Untuk kasus ISIS, para aktivis gerakan radikal yang telah sadar, melihat ISIS sebagai bahaya laten sebagaimana komunime. Jadi,penggunaan segenap kekuatan itu bisa menghemat setengah pemerintah dalam melakukan pencegahan, baik untuk tingkatan umum maupun ke dalam jaringan gerakan radikal.

4. Perlu adanya payung hukum yang jelas untuk mengantisipasi perluasan paham radikal serta membuat efek jera bagi masyarakat yang ikut serta dalam konflik di negara lain.

5. Hendaknya Pemerintah tidak terjebak dalam konflik kepentingan yang menjadikan radikalisme lebih meluas dengan melakukan pembiaran pada kelompok-kelompok yang berpotensi terpapar ideologi radikalisme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)