PROVOKATOR MEDSOS TANJUNGBALAI DICOKOK – Poskota.co

PROVOKATOR MEDSOS TANJUNGBALAI DICOKOK

POSKOTA.CO – Petugas Unit IV Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengamankan Ahmad Taufik (41), yang diduga menjadi provokator media sosial (medsos) terkait kerusuhan Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Taufik dicokok setelah menyebarkan informasi yang berisi ujaran kebencian di dua akun Facebook-nya sekaligus. Taufik diringkus di daerah Jakarta dengan kondisi tak berdaya tanpa pelawanan, karena Taufik sudah empat tahun sakit.

Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya AKBP Hengki Haryadi mengatakan, pesan yang dituliskan Taufik tersebut berkaitan dengan kasus kerusuhan yang terjadi di Tanjungbalai, Medan pada 30 Juli 2016 lalu.

“Pelaku membuat akun Facebook menggunakan handphone menulis informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan SARA,” ujar Hengki kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (2/8).

Taufik menuliskan ujaran kebencian tersebut sehari setelah kerusuhan Tanjungbalai terjadi, yaitu pada Minggu (31/7). Taufik menuliskan, “Tanjungbalai Medan rusuh 30 Juli 2016..!! 6 vihara dibakar buat saudara muslimku mari rapatkan barisan… Kita buat tragedi 98 terulang kembali #Allahu_Akbar…”.

Menurut Hengki, beberapa aksi bentrok yang terjadi selama ini selalu bermula dari ujaran kebencian terlebih dahulu, salah satunya seperti kejadian di Tanjungbalai kemarin.

“Hasutan dari media sosial membuat cepat proses konflik di TKP. Kita kaitkan di kasus Polda beberapa lalu seperti kerusuhan sopir taksi, suporter di GBK, dan ini (Tanjungbalai). Kerusuahan selalu didahului dengan asutan di media sosial,” ucap Hengki.

Tidak Puas
Di tempat yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiyono menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka menuliskan ujaran kebencian tersebut karena merasa tidak puas dengan pemerintah saat ini.

“Alasannya dari hasil pemeriksaan karena adanya ketidakpuasan dengan pemerintah sekarang, karena ekonomi dan harga-harga mahal,” jelas Awi. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)