POLSEK TAMBORA AMANKAN TUJUH PREMAN YANG MERESAHKAN WARGA – Poskota.co

POLSEK TAMBORA AMANKAN TUJUH PREMAN YANG MERESAHKAN WARGA

Operasi Premanisme Tambora

POSKOTA.CO – Tujuh pria diduga preman masing-masing berinisial D(32), D(37), W(32), K(45), P(20), R(20), dan M(50), diamankan dalam sebuah Operasi Premananisme yang digelar aparat kepolisian Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, Minggu (7/5).

Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat M Syafi’i SIK kepada wartawan mengatakan, operasi tersebut dilakukan untuk mencegah dan menekan aksi kriminalitas dan tawuran antarwarga yang kerap terjadi di wilayah hukum Polsek Tambora, agar masyarakat mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terlebih menjelang Ramadan.

Operasi dilakukan dengan cara mobile Anggota Unit Reskrim bergerak menyelusuri sejumlah titik rawan kejahatan, hasilnya sebanyak tujuh pria diduga preman yang dianggap meresahkan masyarakat diamankan petugas.

Selanjutnya mereka dibawa ke Mapolsek Tambora Jakarta Barat untuk didata dan diberikan pembinaan agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat. (*/hariri/johan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.