POLRES METRO JAKARTA BARAT UNGKAP KASUS CURAT – Poskota.co

POLRES METRO JAKARTA BARAT UNGKAP KASUS CURAT

POSKOTA.CO – Dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2017, jajaran Satuan Reserse Krimiminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (curat) 363 KUHP dan penadah serta menyita barang bukti berbagai jenis kendaraan, baik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat hasil kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (16/5) sore.

Giat press release yang digelar di halaman Mapolrestro Jakarta Barat, Selasa (16/5) pukul 16.20-17.00 WIB dihadiri sekitar 20 orang wartawan ekektronik, dan dipimpin langsung oleh Kepala Satuan (Kasat) Reskrim AKBP Andi Adnan Syafrudin SH, SIK, MM.

Barang bukti kasus pencurian dengan pemberatan hasil pengungkapan Satreskrim Polrestro Jakarta Barat dalam kurun waktu Januari-Mei 2017, yang digelar pada giat press release, Selasa (16/5), di Mapolrestro Jakbar.
Barang bukti kasus pencurian dengan pemberatan hasil pengungkapan Satreskrim Polrestro Jakarta Barat dalam kurun waktu Januari-Mei 2017, yang digelar pada giat press release, Selasa (16/5), di Mapolrestro Jakbar.

Kasat Reskrim AKBP Andi Adnan dalam jumpa pers mengatakan, hasil pengungkapan kasus curat yang terjadi di wilayah hukum Polrestro Jakbar berdasarkan pada, Laporan Polisi Nomor: 459/V/2017/PMJ/Res JB Sektor Tanjung Duren Tanggal 09 Mei 2017, Laporan Polisi Nomor: 519/V/ 2017/PMJ/Res JB Tanggal 03 Mei 2017, Laporan Polisi Nomor: 556/V/ 2017/ PMJ/Res JB Tanggal 11 Mei 2017, dan Laporan Polisi Nomor: 459/V/ 2017/ PMJ/Res JB Tanggal 31 Januari 2017.

“Hasil pengembangan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di tempat kejadian perkara (TKP), Unit Reskrim Polrestro Jakbar berhasil menangkap pelaku yakni, AY(30), AS(25), PS(30), EM(29), PT(40), MT(49), DT(25), dan TR(45), sedangkan TY (45), AJ dan EP masih dalam pengejaran dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” ujar Andi.

Selain mengamankan para pelaku, lanjut Kasat Reskrim, pihaknya juga menyita barang bukti yakni, 18 unit roda dua berbagai merek, empat buah gagang kunci letter ‘T’, dua buah kunci kontak motor Honda, satu jaket sweater warna ungu, satu lembar STNK Honda Vario nopol B 6070 PWL, satu unit truk cold diesel warna kuning kombinasi abu-abu nopol BG 9685 YA, dan satu unit mobil Toyota Avanza warna putih nopol T 1662 TS. (*/hariri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)