POLISI JOMBANG TEMBAK PELAKU PENCURIAN – Poskota.co

POLISI JOMBANG TEMBAK PELAKU PENCURIAN

Pembunuh
ilustrasi

POSKOTA.CO – Aparat Kepolisian Resor Jombang, Jawa Timur, menembak seorang pelaku pencurian bernama Sup (31) asal Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang Kota, sebab melawan petugas saat hendak ditangkap.

“Pelaku ini hendak kabur saat akan kami tangkap, sehingga kami terpaksa melumpuhkannya,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jombang AKP Wahyu Hidayat di Jombang, Jumat.

Ia mengatakan, pelaku merupakan seorang residivis. Ia pernah terlibat dalam berbagai kasus kejahatan yang terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Beberapa kasus itu bahkan sampai melukai korbannya.

Pelaku, kata dia, pernah terlibat dalam kasus perampasan sepeda motor di jalan Desa Plosogeneng, Jombang. Pelaku bahkan memukul korbannya dengan balok kayu hingga korbannya meninggal dunia.

Walaupun dihukum penjara, pelaku kembali melakukan kejahatan di sejumlah lokasi. Ia diketahui merampas tas seorang ibu di Kecamatatan Tambakeras, Kabupaten Jombang, hingga ia dibebaskan awal 2015 dan kembali melakukan kejahatan.

Terakhir, pelaku diketahui terlibat dalam pencurian telepon seluler milik warga di Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Kasus itu dilaporkan ke polisi dan petugas pun mengusutnya.

Dari berbagai hasil pemeriksaan serta olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi mengetahui pelaku adalah Sup. Aparat pun mengincar pelaku dan berupaya menangkapnya. Namun, saat akan ditangkap pelaku berusaha untuk kabur, sehingga kaki pelaku terpaksa ditempat petugas.

Selain membekuk Sup, polisi juga menahan Suy,40, warga Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Suyitno terlibat sebagai penadah barang-barang hasil curian yang dilakukan oleh Sup. Polisi pun terus mengembangkan kasus ini, sebab diduga masih ada pelaku lain yang terlibat dan belum tertangkap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara