POLISI BEKUK PENCULIK NENEK SUMARMINAH – Poskota.co
Wednesday, September 20

POLISI BEKUK PENCULIK NENEK SUMARMINAH

Solehudin alias Joko (32/tengah), penculik nenek Sumarminah saat digiring ke Mapolresta Depok, Rabu (4/1) malam.
Solehudin alias Joko (32/tengah), penculik nenek Sumarminah saat digiring ke Mapolresta Depok, Rabu (4/1) malam.

POSKOTA.CO – Setelah menjadi buronan Tim Jatanras Polda Metro dan Satreskrim Polresta Depok, Solehudin alias Joko (32), pelaku penculikan nenek Sumarminah (65) yang terjadi pada 27 Desember 2016, akhirnya diringkus.

Penculik yang meminta tebusan Rp10 juta kepada keluarga korban ini dicokok polisi saat sedang santap malam di rumah kerabatnya di Desa Cinangneng, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Rabu (4/1) malam.

Wakasat Reskrim Polresta Depok Ajun Komisari Polisi (AKP) Malvino Sitohang mengatakan, tertangkapnya pelaku oleh jajarannya dan Polda Metro terjadi setelah adanya upaya menghubungi Solehudin. Polisi yang menyamar sebagai anak korban, menjanjikan akan menyerahkan uang tebusan Rp7 juta dari Rp10 yang diminta sebelumnya.

Selanjutnya, pelaku yang telah terpancing pun menyetujui pertemuan itu dengan mengarahkan petugas yang menyamar itu menuju sebuah tempat di wilayah Cinangneng, Bogor. Setelah tiba di lokasi, puluhan anggota polisi ini yang sebelumnya telah mengecek sinyal telepon korban, langsung meringkus pelaku.

“Awalnya, pelaku bersikukuh minta uang Rp10 juta. Tapi setelah dibujuk dan ditawarin uang Rp7 juta, pelaku pun bersedia, dan kami pun diarahkannya untuk bertemu ke wilayah Parung,” tegas Malvino di Mapolresta Depok.

Malvino menambahkan, saat ditangkap, pelaku tengah menyantap makan malam. Sebelum dibawa ke Mapolresta Depok, pelaku pun diberi kesempatan untuk menyelesaikan santap malamnya itu.

Pada saat bersamaan, para anggota polisi berseragam pun datang dan menunjukkan surat penangkapan terhadap Solehudin yang terlibat penculikan seorang nenek diserta ancaman permintaan uang tebusan sebesar Rp10 juta.

“Biar keluarganya tidak bertanya-tanya kenapa Solehudin, kami bawa ke Polres. Sempat diberikan waktu lima menit untuk minum sebelum kami bawa. Apalagi pelaku kan habis makan tidak mungkin langsung dimasukkan ke dalam mobil,” ujar Malvino.

Malvino lebih lanjut memaparkan, dari hasil penyidikan dan pengakuan pelaku sementara ini, Solehudin menjemput Sumarminah pada 27 Desember 2016, dari rumah Sumarminah di Perumahan Bukit Cengkeh Berbunga, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya. Penjemputan itu dikarenakan antara pelaku dan korban memang sudah saling mengenal, terlebih lagi antara korban dan pelaku ada urusan peminjaman sejumlah uang. Namun untuk masalah utang-piutang ini, polisi masih mendalami kasusnya.

“Dugaan kami masih masalah utang-piutang, tetapi masih didalami lagi. Pelaku yang menjemput korban dengan motor, karena mereka sudah janjian. Dari pelaku kami menyita telepon selular milik korban. Antara pelaku dan korban, memang sudah saling mengenal,” jelas Malvino. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)