PERAMPOK MATI DIGEBUKI WARGA MEDAN – Poskota.co

PERAMPOK MATI DIGEBUKI WARGA MEDAN

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Seorang dari dua pelaku perampokan di Jalan HM Jhoni, Kecamatan Medan Denai yang diamuk massa dan akhirnya tewas meski mendapat pertolongan di Rumah Sakit Bhayangkara Medan.

Kanit Reskrim Polsek Medan Area AKP Alexander Piliang ketika dikonfirmasi wartawan, Senin, membenarkan tewasnya tersangka perampokan tersebut.

Pelaku yang tewas itu, menurut dia, berinisial RNI (24) warga Jalan Bersama, Gang Istirahat, Kecamatan Medan Tembung.

“Sedangkan rekannya bernisial ALN (19) warga Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang diboyong ke Polsek Medan Area dan masih menjalani proses pemeriksaan,” ujar AKP Alexander.

Ketika dipertanyakan mengenai status kedua tersangka sebagai residivis aksi jambret dan perampokan, pihaknya belum bisa menyimpulkan karena masih dalam pemeriksaan.

“Kita belum tahu, dan masih diselidiki,” katanya.

Alexander menambahkan, kedua tersangka diamankan dari lokasi perampokan karena diamuk massa pada Minggu (14/2) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

“Kemudian kita bawa ke RS Bhayangkara Medan, namun Senin (15/2) sekitar pukul 02.00 WIB, pelaku meniggal dunia,” katanya.

Informasi diperoleh menyebutkan, ketika itu korban Alfayed Iqbal (11) hendak pulang ke rumahnya di Jalan HM Jhoni, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, dengan berjalan kaki sambil memegang telepon selular.

Kedua pelaku menodong korban dengan menggunakan obeng dan memaksa korban untuk menyerahkan telepon selular dan dompet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.