PENGEMUDI 4WD BAWA METAMFITAMIN DIRINGKUS POLISI – Poskota.co

PENGEMUDI 4WD BAWA METAMFITAMIN DIRINGKUS POLISI

POSKOTA.CO – Seorang pria pengemudi kendaraan 4WD dan kedapatan menelepon saat berkendara di Sydney Australia, ternyata membawa narkotiba jenis metamfetamin atau sabu senilai 1,2 juta dolar Australia atau setara dengan Rp11,8 miliar.

Mobil dikendarai pengemudi berusia 26 tahun itu dihentikan polisi, karena pelanggaran menggunakan telepon saat mengemudi, seperti dikutip dari kantor berita AAP, Sabtu (23/7).

Saat dihentikan di Haymarket, Jumat (22/7), polisi memeriksa seluruh bagian mobil 4WD tersebut, dan kemudian ditemukan narkoba seberat tiga kilogram.

Pria tersebut diringkus dengan tuduhan memasok narkoba dan perdagangan barang gelap. Dalam sidang awal, yang digelar Sabtu, pria itu gagal mendapatkan pembebasan bersyarat di Pengadilan Parramatta, Sydney, Autralia. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.