PENGAKUAN MANTAN NASABAH PANDAWA – Poskota.co

PENGAKUAN MANTAN NASABAH PANDAWA

POSKOTA.CO – Menghilangnya boss Pandawa Group, Salman Nuryanto, hingga kini masih menjadi pertanyaan besar bagi para nasabahnya. Para nasabah pun hingga kini masih mencari tahu Salman. Pasalnya, jika bisa bertemu dengan Salman, mereka berharap mendapat kepastian soal dana investasinya di dalam bisnis Pandawa Group.

Seorang mantan nasabah Pandawa Group yang juga teman baik Salman Nuryanto, KH Mukhlis Effendi, juga pernah merasakan masa-masa itu. Ia yang pada Februari 2016 menjadi nasabah dalam bisnis investasi Pandawa Group, menarik dananya pada November 2016. “Karena waktu itu saya nilai Pak Nuryanto sudah tidak komit lagi dengan perjanjian awal,” ujar Mukhlis saat ditemui wartawan di kantornya, Jumat (20/1).

KH Mukhlis Effendi
KH Mukhlis Effendi

Mukhlis memaparkan, bisnis investasi Pandawa Group memang berkaitan dengan para pedagang usaha kecil menengah. Menurut sepengetahuannya, pengelolaan dana investasi itu salah satunya adalah penyaluran pinjaman bagi para pedagang kecil. “Saya pernah diperlihatkan beberapa pedagang yang mendapat bantuan dari KSP Pandawa, tapi saya tidak tahu persis jumlahnya,” tambah Mukhlis.

Karena penyaluran dananya jelas, saat itu Mukhlis pun minat untuk berinvestasi dalam bisnis Pandawa Group. Tak tanggung-tanggung, ia pun menginvestasikan uangnya sebesar Rp1,6 miliar dalam bisnis Pandawa Group. “Tapi duit itu sudah saya tarik tahun lalu karena ketidakkomitan Pak Nuryanto,” tegas Mukhlis.

Dipaparkan Mukhlis, ketidakkomitan Nuryanto terjadi setelah adanya pertemuan pihak Pandawa Group dengan Otoritas Jasa Keuangan, di mana saat itu Nuryanto menandatangani nota kesepahaman. “Dari situ, profit para nasabah yang semula sepuluh persen, menjadi lima persen. Ini sudah tidak komit lagi menurut saya, makanya saya menarik dana saya dari sana,” tambah Mukhlis lagi.

Saat ini Mukhlis yang tengah membantu pengembalian dana investasi hampir 400 nasabah Pandawa Group, telah melayangkan somasi kepada kuasa hukum Salman Nuryanto. Menurut Mukhlis, total nilai investasi hampir 400 nasabah yang digulirkan ke dalam bisnis Pandawa Group itu mencapai Rp200 miliar.

Meski demikian, Mukhlis masih menilai Salman Nuryanto sebagai orang yang baik. Ia yakin, Salman Nuryanto akan mengembalikan duit para nasabahnya. “Dia orang yang bertanggung jawab. Saya yakin dia akan mengembalikan duit nasabah-nasabahnya. Kalau pun sekarang dia tidak ada, saya rasa mungkin karena dia ingin menenangkan diri sementara waktu atau sedang melakukan pembicaraan dengan para pengurus KSP Pandawa. Kalau dibilang kabur ke luar negeri, nggak mungkin karena dia tidak pegang paspor,” tutur Mukhlis. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara