PENGAKUAN MANTAN NASABAH PANDAWA – Poskota.co
Wednesday, September 20

PENGAKUAN MANTAN NASABAH PANDAWA

POSKOTA.CO – Menghilangnya boss Pandawa Group, Salman Nuryanto, hingga kini masih menjadi pertanyaan besar bagi para nasabahnya. Para nasabah pun hingga kini masih mencari tahu Salman. Pasalnya, jika bisa bertemu dengan Salman, mereka berharap mendapat kepastian soal dana investasinya di dalam bisnis Pandawa Group.

Seorang mantan nasabah Pandawa Group yang juga teman baik Salman Nuryanto, KH Mukhlis Effendi, juga pernah merasakan masa-masa itu. Ia yang pada Februari 2016 menjadi nasabah dalam bisnis investasi Pandawa Group, menarik dananya pada November 2016. “Karena waktu itu saya nilai Pak Nuryanto sudah tidak komit lagi dengan perjanjian awal,” ujar Mukhlis saat ditemui wartawan di kantornya, Jumat (20/1).

KH Mukhlis Effendi
KH Mukhlis Effendi

Mukhlis memaparkan, bisnis investasi Pandawa Group memang berkaitan dengan para pedagang usaha kecil menengah. Menurut sepengetahuannya, pengelolaan dana investasi itu salah satunya adalah penyaluran pinjaman bagi para pedagang kecil. “Saya pernah diperlihatkan beberapa pedagang yang mendapat bantuan dari KSP Pandawa, tapi saya tidak tahu persis jumlahnya,” tambah Mukhlis.

Karena penyaluran dananya jelas, saat itu Mukhlis pun minat untuk berinvestasi dalam bisnis Pandawa Group. Tak tanggung-tanggung, ia pun menginvestasikan uangnya sebesar Rp1,6 miliar dalam bisnis Pandawa Group. “Tapi duit itu sudah saya tarik tahun lalu karena ketidakkomitan Pak Nuryanto,” tegas Mukhlis.

Dipaparkan Mukhlis, ketidakkomitan Nuryanto terjadi setelah adanya pertemuan pihak Pandawa Group dengan Otoritas Jasa Keuangan, di mana saat itu Nuryanto menandatangani nota kesepahaman. “Dari situ, profit para nasabah yang semula sepuluh persen, menjadi lima persen. Ini sudah tidak komit lagi menurut saya, makanya saya menarik dana saya dari sana,” tambah Mukhlis lagi.

Saat ini Mukhlis yang tengah membantu pengembalian dana investasi hampir 400 nasabah Pandawa Group, telah melayangkan somasi kepada kuasa hukum Salman Nuryanto. Menurut Mukhlis, total nilai investasi hampir 400 nasabah yang digulirkan ke dalam bisnis Pandawa Group itu mencapai Rp200 miliar.

Meski demikian, Mukhlis masih menilai Salman Nuryanto sebagai orang yang baik. Ia yakin, Salman Nuryanto akan mengembalikan duit para nasabahnya. “Dia orang yang bertanggung jawab. Saya yakin dia akan mengembalikan duit nasabah-nasabahnya. Kalau pun sekarang dia tidak ada, saya rasa mungkin karena dia ingin menenangkan diri sementara waktu atau sedang melakukan pembicaraan dengan para pengurus KSP Pandawa. Kalau dibilang kabur ke luar negeri, nggak mungkin karena dia tidak pegang paspor,” tutur Mukhlis. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)