PENCURI DI RUMAH HAKIM TINGGI, DITEMBAK MATI – Poskota.co

PENCURI DI RUMAH HAKIM TINGGI, DITEMBAK MATI

POSKOTA.CO – Unit Reskrim Polsek Medan Helvetia menembak mati Edison, 40, pencuri rumah mewah Hakim Tinggi Sumatera Utara di Jalan Bunga Melur, Setia Budi Tanjung Sari Medan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto ketika dikonfirmasi wartawan, Minggu, membenarkan peristiwa penembakan tersebut.

Tersangka itu, menurut dia, tewas ditembak polisi karena mencoba melakukan perlawanan ketika ditangkap di kawasan Tanah Garapan PTPN II Jalan Pasar II Desa Kelambir V Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Minggu (20/11) sekitar pukul 04.00 WIB.

Tindakan tegas dan terukur dilakukan polisi, peluru mengenai punggungnya, serta tembus kebagian dada. “Tersangka dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Jalan KH Wahid Hasyim Medan.Dan sesampainya di Rumah sakit tersangka meninggal dunia,” ucap Kombes Pol Mardiaz.

Sementara itu, Kapolsek Medan Helvetia Kompol Hendra Eko Triyulianto mengatakan, penangkapan tersebut, berdasarkan laporan warga yang melihat tersangka berada di tanah garapan Hamparan Perak. Kemudian, tim Unit Reskrim Polsek Medan Helvetia segera melakukan penangkapan.

“Namun, saat tersangka diamankan dan mencoba melarikan diri, serta menghantam pipi kiri Bripka Gomgom Sarwedi Simanjuntak,” ujarnya.

Kapolsek mengatakan, setelah dikoordinasilam dengan Unit Pidum Sat Reskrim Polrestabes Medan. Namun ternyata, tersangka tersebut terlibat berbagai aksi kejahatan perampokan di sejumlah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Kota Medan dan sekitarnya.

“Beberapa orang teman pelaku sebelumnya telah berhasil ditangkap Unit Pidum dan kini tengah menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Klas IA Medan,” kata Kompol Hendra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara