PEMBOM GEREJA MELUKAI 4 BOCAH, BERASAL DARI KOTA BOGOR – Poskota.co
Wednesday, September 20

PEMBOM GEREJA MELUKAI 4 BOCAH, BERASAL DARI KOTA BOGOR

POSKOTA.CO – Empat bocah berusia antara 2 sampai 4 tahun mengalami cidera berat akibat ulah seorang pria berinitial J, yang melakukan pengeboman di Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu 13 November.

Hingga Minggu petang keempat bocah yang saat itu bersama orangtuanya melakukan ibadah menjadi sasaran pria berjenggot. “Keempat korban dirawat diRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Inche Abdoel Moeis Samarinda,” ungkap
Kapolres Samarinda Kombes Pol Setyobudi.

Keempat bocah yang menjadi korban ledakan:

1. Intan Olivia Banjarnahor, usia 2,5 tahun. Kondisi kritis
2. Anita Kristakel Sihotang, usia 2 tahun. Kondisi kritis
3. Alvaro Ora Kristan Sinaga, usia 4 tahun
4. Triniti Hudahaya, usia 3 tahun

Pelaku yang ditangkap
Pelaku yang ditangkap

Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 10.30 WIB atau 11.30 Wita. Jemaat baru saja melaksanakan ibadah dan keluar dari gereja.

Tiba-tiba, seorang pria melemparkan sesuatu dan benda tersebut meledak. Kemudian pelaku melarikan diri dengan melompat ke Sungai Mahakam.

Kapolres Samarinda Kombes Pol Setyobudi mengatakan pelaku peledakan bukan warga asli setempat. Pelaku berasal dari Bogor, Jawa Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara