MAYAT TERBAKAR DI SERPANG, DIBUNUH TEMANNYA – Poskota.co

MAYAT TERBAKAR DI SERPANG, DIBUNUH TEMANNYA

Pembakar temannya
Pembakar temannya

POSKOTA.CO – Pembunuh pria yang ditemukan tewas terbakar di Kampung Ciater 2, RT 2/8, Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan berhasil diungkap. Pelakunya berjumlah dua orang. “Motif pembunuhan terhadap Andi Syahputra soal piutang,” ungkap Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krishna Murti, Rabu (27/7).

Dua pelaku yang ditangkap yakni Pram Utama alias Bram,32, dan seorang remaja berusia 14 tahun berinisial T yang ikut membantu mengeksekusi korban. Motifnya masalah utang piutang.

Hasil pemeriksaan sementara, motif pembunuhan Andi Syahputra ini bukan hanya soal utang. Tapi akibat utang yang dibungakan. “Pelaku utama Pram, tersangka T hanya bmembantu,” tambah Krisna.

Menurut Pram, hutang piutang itu sudah terjadi sejak mereka berdua sama-sama di kampung. Saat itu Pram meminjam uang Rp 3 Juta dari korban. Lalu pergi ke Jakarta. Tapi baru meminjam beberapa hari, korban sudah mulai menagih. Bahkan ada hitung-hitungan bunga.

“Makanya saya kesal. Dia itu suka pinjam uang ke saya, dan tak pernah saya berikan bunga juga,” kata Pram ke polisi.

Pram yang murka kemudian mengundang Andi datang ke kontrakannya di Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada Senin (25/7/2016).

Pram membunuh Andi bersama seorang rekannya yang masih dibawah umur di kontrakan itu. Setelah itu barulah mayat Andi dibuang ke Kebon Kosong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.