KEMENKUMHAM: KALAPAS KARAWANG TERANCAM DIPECAT – Poskota.co

KEMENKUMHAM: KALAPAS KARAWANG TERANCAM DIPECAT

Ilustrasi
Ilustrasi

POSKOTA.CO – Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Kantor Wilayah Jawa Barat Agus Toyib menyatakan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Karawang terancam dipecat jika terbukti ada keterlibatannya dalam kasus temuan narkoba di lapas tersebut.

“Pemecatan berlaku bila memang Kepala Lapas terbukti dengan sengaja ‘bermain’,” kata Agus kepada wartawan di Bandung, Sabtu. Beberapa jenis narkoba ditemukan petugas gabungan polisi dan BNN setempat saat melakukan operasi Antik 2016 di Lapas Karawang, Jumat (5/2) malam.

Menurut Agus temuan narkoba di dalam lapas itu menjadi peringatan agar jajaran Lapas Karawang lebih memperketat pengamanannya. “Narkoba masuk lapas, maka di situ harus ada evaluasi bagian mana titik lemahnya,” katanya.

Ia menambahkan sanksi bagi kepala lapas dan jajarannya yaitu hukuman bahkan pemecatan akan diberlakukan jika ada yang terbukti bersalah. Namun sebelum pemecatan, kata dia, pihaknya perlu melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui kesalahannya. “Kalau pemecatan, masih butuh pendalaman lebih lanjut,” katanya.

Sebelumnya petugas gabungan berjumlah 300 personel terdiri dari jajaran Polda Jabar sembilan personel, kemudian dibantu jajaran Reskrim, Reserse Narkoba, Intelkam, Sabhara dan petugas dari BNN Karawang, berikut mengerahkan dua ekor anjing pelacak terlibat dalam Operasi Antik 2016 di Lapas Karawang.

Operasi narkoba itu berhasil menemukan barang bukti narkoba yakni enam paket kecil sabu-sabu, dua butir ekstasi, 10 papan pil dextro dan satu paket ganja. Barang bukti lainnya yang diamankan yakni beberapa bong, alat konsumsi sabu-sabu, kemudian 35 unit telepon seluler dan 45 kartu sim.

Operasi tersebut difokuskan di blok A, C, dan blok D Lapas Karawang yang dihuni kusus narapidana kasus narkoba. Petugas juga melakukan tes urine terhadap penghuni Lapas Karawang, yang hasilnya dari 125 sampel urine, sebanyak 46 narapidana positif menggunakan narkoba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara