KASUS VAKSIN PALSU, PRESIDEN JOKOWI IMBAU MASYARAKAT TETAP TENANG – Poskota.co

KASUS VAKSIN PALSU, PRESIDEN JOKOWI IMBAU MASYARAKAT TETAP TENANG

POSKOTA.CO – Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat tetap tenang dalam menghadapi masalah pemberian vaksin palsu. Jokowi menegaskan, karena peristiwa ini adalah menyangkut waktu lama, maka perlu kehati-hatian, perlu penelusuran dalam jangka waktu yang panjang, sehingga yang dirugikan dari vaksin palsu ini betul-betul terdata.

“Ini prosesnya proses agak panjang. Ini perlu didata, perlu ditelusuri, sehingga betul-betul nanti yang menjadi korban itu bisa kita tangani, bisa kita selesaikan,” tegas Presiden Jokowi di sela pemberian vaksinasi ulang kepada para korban vaksin palsu di puskesmas wilyah Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Senin (18/7).

Presiden menilai, terungkapnya kasus vaksin palsu merupakan momentum untuk memperbaiki tata kelola distribusi, baik menyangkut industri farmasi, menyangkut industri dan distribusi obat-obatan termasuk di dalamnya vaksin. “Tujuan kita adalah seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Saya kira goal-nya ke sana. Dan ini memerlukan kehati-hatian karena menyangkut anak-anak kita,” tutur Presiden.

Menurut Presiden, dirinya telah memerintahkan kepada Kapolri, kepada Kabareskrim (Kepala Badan Reserse dan Kriminal) Mabes Polri untuk terus menerus meneliti satu persatu secara detail jaringan dengan pelaku-pelaku dari vaksin palsu ini, sehingga ke depan tidak terulang lagi.

Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi menyaksikan pelaksanaan vaksinasi ulang untuk korban-korban vaksin palsu yang telah didata, yang telah ditelusuri oleh Bareskrim, oleh puskesmas maupun oleh Kementerian Kesehatan.

Jokowi menyebutkan, untuk sekitar wilayah Ciracas yang tercatat sampai hari ini ada 167 orang, tetapi yang hari ini dilakukan vaksin ulang baru 36. “Jadi ini memang bertahap. Hari ini dilakukan, besok diundang lagi, berikutnya diundang lagi sampai semuanya terselesaikan sesuai data-data yang telah dilakukan,” ungkap Presiden.

Dapat Informasi yang Benar

Mengenai kedatangannya ke puskesmas itu, Presiden menegaskan, karena ia ingin memastikan bahwa masyarakat mendapat informasi yang benar, mendapatkan penjelasan yang baik, baik dari puskesmas maupun dari kementerian (Kemenkes-red), dan juga pelayanan dari Kemenses dan dari Dinas Kesehatan di DKI.

Presiden Jokowi mengatakan, pemberian vaksinasi ulang di Ciracas, Jakarta Timur itu baru dimulai, karena pemerintah ingin datanya data yang benar. Pemerintah juga akan melakukan pada faskes (fasilitas kesehatan) yang lain secara bertahap. “Terus, ini bertahap sampai selesai, bertahap sampai selesai, tapi satu persatu. Sekali lagi ini perlu waktu yang lama. Pak Kabareskrim tadi saya tanyakan, juga meneliti satu persatu secara detil, tidak serampangan, Kemenkes juga, di Dinas Kesehatan juga sama. Nantinya juga di Puskesmas dan rumah sakit di DKI Jakarta juga melakukan hal yang sama, supaya tidak terulang lagi,” tegas Jokowi.

Untuk masyarakat korban vaksin palsu yang belum didaftar di puskesmas, Presiden Jokowi menyarankan untuk mendaftar. “Silakan mendaftar, kalau belum mendaftar silakan mendaftar ke puskesmas. Posko aduannya juga ada,” kata Presiden. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)