KASUS VAKSIN PALSU, PRESIDEN JOKOWI IMBAU MASYARAKAT TETAP TENANG – Poskota.co
Saturday, September 23

KASUS VAKSIN PALSU, PRESIDEN JOKOWI IMBAU MASYARAKAT TETAP TENANG

POSKOTA.CO – Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat tetap tenang dalam menghadapi masalah pemberian vaksin palsu. Jokowi menegaskan, karena peristiwa ini adalah menyangkut waktu lama, maka perlu kehati-hatian, perlu penelusuran dalam jangka waktu yang panjang, sehingga yang dirugikan dari vaksin palsu ini betul-betul terdata.

“Ini prosesnya proses agak panjang. Ini perlu didata, perlu ditelusuri, sehingga betul-betul nanti yang menjadi korban itu bisa kita tangani, bisa kita selesaikan,” tegas Presiden Jokowi di sela pemberian vaksinasi ulang kepada para korban vaksin palsu di puskesmas wilyah Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Senin (18/7).

Presiden menilai, terungkapnya kasus vaksin palsu merupakan momentum untuk memperbaiki tata kelola distribusi, baik menyangkut industri farmasi, menyangkut industri dan distribusi obat-obatan termasuk di dalamnya vaksin. “Tujuan kita adalah seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Saya kira goal-nya ke sana. Dan ini memerlukan kehati-hatian karena menyangkut anak-anak kita,” tutur Presiden.

Menurut Presiden, dirinya telah memerintahkan kepada Kapolri, kepada Kabareskrim (Kepala Badan Reserse dan Kriminal) Mabes Polri untuk terus menerus meneliti satu persatu secara detail jaringan dengan pelaku-pelaku dari vaksin palsu ini, sehingga ke depan tidak terulang lagi.

Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi menyaksikan pelaksanaan vaksinasi ulang untuk korban-korban vaksin palsu yang telah didata, yang telah ditelusuri oleh Bareskrim, oleh puskesmas maupun oleh Kementerian Kesehatan.

Jokowi menyebutkan, untuk sekitar wilayah Ciracas yang tercatat sampai hari ini ada 167 orang, tetapi yang hari ini dilakukan vaksin ulang baru 36. “Jadi ini memang bertahap. Hari ini dilakukan, besok diundang lagi, berikutnya diundang lagi sampai semuanya terselesaikan sesuai data-data yang telah dilakukan,” ungkap Presiden.

Dapat Informasi yang Benar

Mengenai kedatangannya ke puskesmas itu, Presiden menegaskan, karena ia ingin memastikan bahwa masyarakat mendapat informasi yang benar, mendapatkan penjelasan yang baik, baik dari puskesmas maupun dari kementerian (Kemenkes-red), dan juga pelayanan dari Kemenses dan dari Dinas Kesehatan di DKI.

Presiden Jokowi mengatakan, pemberian vaksinasi ulang di Ciracas, Jakarta Timur itu baru dimulai, karena pemerintah ingin datanya data yang benar. Pemerintah juga akan melakukan pada faskes (fasilitas kesehatan) yang lain secara bertahap. “Terus, ini bertahap sampai selesai, bertahap sampai selesai, tapi satu persatu. Sekali lagi ini perlu waktu yang lama. Pak Kabareskrim tadi saya tanyakan, juga meneliti satu persatu secara detil, tidak serampangan, Kemenkes juga, di Dinas Kesehatan juga sama. Nantinya juga di Puskesmas dan rumah sakit di DKI Jakarta juga melakukan hal yang sama, supaya tidak terulang lagi,” tegas Jokowi.

Untuk masyarakat korban vaksin palsu yang belum didaftar di puskesmas, Presiden Jokowi menyarankan untuk mendaftar. “Silakan mendaftar, kalau belum mendaftar silakan mendaftar ke puskesmas. Posko aduannya juga ada,” kata Presiden. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara