‘KAPTEN’ RAMPOK PULOMAS DAPAT DISPENSASI HUKUMAN – Poskota.co

‘KAPTEN’ RAMPOK PULOMAS DAPAT DISPENSASI HUKUMAN

Kasubag Humas Polresta Depok AKP Firdaus dan Kasi Pidum Kejari Depok Priatmaji SH (kanan), saat memberi keterangan pada wartawan mengenai Ramlan Butar Butar, pelaku pembunuhan sadis di Pulomas Jakarta Timur.
Kasubag Humas Polresta Depok AKP Firdaus dan Kasi Pidum Kejari Depok Priatmaji SH (kanan), saat memberi keterangan pada wartawan mengenai Ramlan Butar Butar, pelaku pembunuhan sadis di Pulomas Jakarta Timur.

POSKOTA.CO – Gembong perampok rumah mewah di kawasan Pulomas, Jakarta Timur, Ramlan Butar Butar memiliki sejumlah catatan kriminal di Depok, Jawa Barat. Pada Agustus 2016, ia pernah terlibat dalam aksi perampokan di sebuah perumahan di kawasan Cimanggis, Depok. Tak hanya itu, bahkan Ramlan tercatat sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Polresta Depok, pasca ditangkap aparat Reskrim Polresta Depok, dan berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Depok.

Kasubag Humas Polresta Depok AKP Firdaus mengatakan, Ramlan dinyatakan sebagai DPO Polresta Depok pada 15 oktober 2015. Saat itu, Ramlan terlibat dalam kasus perampokan di sebuah rumah milik WN Korea di Cimanggis, Depok. “Saat kami amankan, kondisinya memang sudah sakit,” tambah Firdaus.

Karena sakit yang dideritanya itu, Ramlan pun mendapat dispensasi untuk tidak menjalani hukuman kurungan, sementara kedua temannya yang ikut merampok WN Korea, Joni Sitorus dan Posman Sihombing, masing-masing telah divonis PN Depok dengan hukuman tujuh tahun dan enam tahun penjara.
“Karena sakitnya itu, Ramlan harus menjalani perawatan intensif di RSCM. Tapi dia menjalani wajib lapor, meskipun tak ditahan,” tambah Firdaus.

Meski dalam kondisi sakit, namun Ramlan seolah tak mau hilang kesempatan. Setelah sebulan menjalani perawatan, ia pun buron hingga pihak Polresta Depok mengeluarkan status DPO kepadanya. Hingga aksi perampokan yang dilakukannya di rumah mewah milik pengusaha Dody Triono di Pulomas terbongkar, status Ramlan masih DPO.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Depok mengakui, jika pihak Polresta Depok sempat mengajukan permohonan pembantaran bagi Ramlan Butar Butar. Atas permohonan itu, Kejari Depok melalui Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Priatmaji SH mengeluarkan Berita Acara Pembantaran pada September 2015.

“Kami mengeluarkan BAP Pembantaran itu pada September 2015, sebagai tindak lanjut dari surat permohonan Polresta Depok. BAP itu kami keluarkan juga atas pertimbangan penyakit yang diderita Ramlan yang memerlukan penanganan khusus,” ujar Priatmaji kepada wartawan.

Meski kini Ramlan sudah almarhum, namun buronnya dia dalam perkara perampokan, tampaknya patut dipertanyakan. Sebagai orang yang berstatus tersangka, harusnya Ramlan tetap mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)