KAPOLRI: SELESAIKAN SECARA ADAT BANDAR NARKOBA – Poskota.co

KAPOLRI: SELESAIKAN SECARA ADAT BANDAR NARKOBA

POSKOTA.CO – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian memerintahkan kepada jajarannya untuk menindak tegas pelaku bandar narkoba. Perintah tersebut dikeluarkannya mengingat narkotika berpotensi merusak masa depan bangsa dan negara.

“Saya sudah perintahkan kepada jajaran, yang utama kalau ada warga negara asing membawa narkoba, menarget Indonesia, selesaikan secara adat. Sudah tahu yang di lapangan itu kayak apa secara adat,” kata Kapolri seperti dikutip Divisi Humas Polri, Senin (17/7).

Sebelumnya polisi mengungkap kasus peredaran sabu satu ton jaringan internasional di Anyer, Banten, Kamis (13/7). Dari hasil penyelidikan, sabu didatangkan langsung dari Taiwan.

Total ada empat orang dari aktivitas pengedaran sabu satu ton. Tiga sudah ditangkap yakni Chen Wei Cyuan, Liao Guan Yu, dan Hsu Yung Li.

Satu pengedar lain, Lin Ming Hui tewas ditembak mati karena melawan dan membahayakan petugas saat penggerebekan. Tercatat dia juga bos alias pengendali pengedaran sabu satu ton. (*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.