JELANG LEBARAN, JANGAN ASAL NGAMBIL PRT – Poskota.co

JELANG LEBARAN, JANGAN ASAL NGAMBIL PRT

PRT yang digelandang polisi
PRT yang digelandang polisi

POSKOTA.CO – Masyrakat diingatkan untuk tidak mudah mengambil PRT (pembantu rumah tangga) saat menjelang lebaran. “Jangan mudah percaya dengan KTP cek ricek dulu kebenaran orang tersebut dan alamatnya,” pinta Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Joko Yulianto, Rabu (15/6).

Himbauan tersebut didasari kasus pembantu rumah tangga (PRT) yang menguras harta majikan. Pelaku berinisial D (36) harus berurusan dengan Kepolisian karena mencuri perhiasan majikannya.

Kejahatan tersebut sudah dilakukan oleh pelaku D sebanyak dua kali. Yakni di wilayah Pamularsih dan Perum Candi Golf, Kecamatan Candisari Kota Semarang. Korban terakhir yakni Rosana Lim, 46, warga Jalan Pamularsih 1 Kav 1 RT 2/9 Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat.

Modus pelaku yakni memalsukan data diri ketika melamar sebagai PRT. Dalam melancarkan aksinya, pelaku dibantu oleh seorang laki-laki berinisial S (38) yang juga otak dari kejahatan.

S meminta D untuk memalsukan identitasnya di KTP. Setelah berhasil mendapat KTP palsu tersebut, S kembali merayu D agar mau mengambil harta benda milik majikannya ketika sudah diterima sebagai PRT. Hasilnya nanti dibagi dua dan juga untuk modal usaha.

Tak tanggung-tanggung, hasil curian D ini saat beraksi di rumah sang majikan. Selain mendapat uang tunai sebesar Rp 11,2 juta juga berhasil mengambil 3 lempengan emas murni, 4 cincin, 1 kalung, dan sepasang anting-anting milik korbannya.

“Ketika yang punya rumah tidak ada di rumah, saya ambil barang-barangnya. Saya masukkan ke dalam tas, terus pergi dari rumah majikan saya,” ungkap D saat digelandang ke Polrestabes Semarang dalam gelar perkara, Senin (13-06-2016).

Lalu barang-barang curian itu dijual oleh S, katanya laku Rp 40 juta dan rencananya keuntungannya dibagi dua. “Tapi sampai sekarang saya belum menerima uangnya karena sudah ketangkap dulu,” kata D, pembantu rumah tangga yang tega kuras harta majikannya.

Akkhirnya kedua pelaku berhasil diringkus saat berada di rumahnya masing-masing oleh Tim Resmob Polrestabes Semarang, Minggu (12-06-2016) sekitar pukul 09.00 WIB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)